Jumat, 06 Apr 2018 - 08:25:00 WIB - Viewer : 1132

Gubernur disebut melecehkan Marwah DPRD Sumsel dan Bersikap Arogan

Redaksi Ampera.Co

AMPERA.CO, Palembang - Kontroversi geser menggeser nama jelang Pelantikan 7 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Sumatera Selatan periode 2018 - 2021 menuai beberapa tanggapan tokoh masyarakat Sumsel.

"Gubernur harus merujuk sesuai peraturan - peraturan KPID. Di dalam peraturan jelas, Komisi I menetapkan sesuai dengan hasil fit and propertest. Gubernur tidak dapat merubah hasil keputusan DPRD," ujar Dr Tarech Rasyid, Pengamat Sosial Politik dari Universitas IBA ini kepada awak media, Kamis (5/4)

Tarech menjelaskan, Kontroversi yang terjadi saat ini di sebabkan, Gubernur Sumatera Selatan melakukan perubahan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan

"Saya kira, ini merupakan pelecehan terhadap keputusan anggota Dewan. Dan anggota Dewan harus mempunyai sikap terhadap persoalan tersebut," tegasnya

Lebih lanjut dikatakannya, Perubahan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera selatan, merupakan salah satu bentuk arogansi kekuasaan. Dengan menetapkan orang - orang yang sesuai keinginan Gubernur.

"Ini tidak boleh, Karena anggota DPR yang memilih orang - orang terbaik untuk duduk di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Dan Gubernur telah merendahkan marwah lembaga legislatif," tegasnya

Dilanjutkannya, Tidak hanya pelecehan terhadap lembaga DPRD, Gubernur juga mengajarkan proses pendidikan yang buruk untuk pejabat - pejabat berikutnya

"Keputusan Gubernur itu bisa dianulir, Karena tidak sesuai dengan keputusan Komisi I DPRD Sumasel. Semoga Gubernur berikutnya tidak mengikuti contoh buruk seperti ini," tegasnya

sebelumnya, Wakil Ketua komisi I DPRD Sumsel, Husni Thamrin menerangkan bahwa sampai saat pelantikan komisioner KPID Sumsel, Komisi I belum menerima pemberitahuan adanya pelantikan anggota KPID Sumsel oleh Gubernur kemarin, bahkan dirinya tidak mengetahui adanya pergeseran hasil peringkat uji kelayakan dan kepatutan yang di tetapkan oleh Komisi I

“Sepatutnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin melakukan komunikasi terlebih dahulu ke Panitia penguji tim fit dan proper test  Komisi I DPRD Provinsi Sumsel jika ada pergantian dari hasil uji kepatutan dan kelayakan," jelasnya

Seperti diketahui, Komisi I DPRD Sumsel menggelar uji kelayakan dan kepatutan, berdasarkan hasil uji kompetensi. Dalam hal ini tertuang dalam pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017. Dimana dalam pengumuman tersebut dinyatakan 21 orang calon anggota komisiomer berhak mengikuti fit and profer test

Dari hasiil uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPRD telah menetapkan rangking 1-7 sebagai anggota KPID Sumatera Selatan untuk periode 2017-2020 dan peringkat 8-14 sebagai cadang anggota KPID, dimana nama Muhammad Fathony (ranking 1) dan Hefriady (ranking 4) yang harusnya dilantik oleh Gubernur Sumsel sebagai Komisioner KPID Sumsel harus menelan kekecewaan karena posisi mereka digeser secara sepihak dan tanpa alasan kuat oleh Gubernur Sumsel dengan nama lainnya yaitu H. Eftiyani (ranking 11) dan Ekky Syahruddin (ranking 12) yang seharusnya sebagai anggota cadangan KPID Sumsel.

Komentar Berita