Kamis, 10 Agu 2017 - 15:00:00 WIB - Viewer : 1000

Rawan KKN, Pemerintah Perkuat Pengawasan ADD

Ed : Feri Y

AMPERA.CO, Palembang - Rentan dilakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perkuat pengawasan di tingkat Kecamatan hingga Inspektorat di level kabupaten untuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, lembaga atau badan baru tidak perlu dibuat untuk melakukan pengawasan. Karena akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan tidak menjamin korupsi bisa dihindari.

“Bukan itu saja, kepala desa juga akan merasa kebingungan kalau ada lembaga baru untuk penanganan korupsi di desa, kita perkuat saja ditingkat camat dan inspektorat dalam pengawasan,"ujarnya.

Eko menegaskan pemerintah pusat akan lebih menggiatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa di setiap desa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pengawasan ke desa-desa.

Mengenai anggaran yang dinilai menyebabkan tidak maksimalnya kinerja para inspektorat di kabupaten, Eko menuturkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama Kementerian Dalam Negeri akan memperjuangkan peningkatan anggaran inspektorat.

“Tidak akan memotong anggaran dana desa. Kami bersama Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan kenaikan supaya kualitasnya bisa lebih baik lagi. Nanti pemerintah pusat yang menganggarkan untuk ke daerah,”Katanya.

Menurut Eko, sistem pengawasan terhadap penyaluran hingga penggunaan dana desa sudah sangat berlapis. Alurnya, dari Kementerian Keuangan ke kabupaten, kemudian kabupaten ke desa.

“Setelah itu, inspektorat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan camat serta perangkat desa melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa,”Katanya lagi.

Untuk menjaga akuntabilitas, Eko menambahkan, dana desa akan disalurkan kalau setiap desa sudah memberikan laporan pertanggungjawaban dan diterima (sudah diperiksa).

“Dana desa akan disalurkan jika desa memberikan rencana penggunaan dana desa untuk tahap berikutnya,” katanya.

Lebih jauh ia menjelaskan, perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi penyelewengan dana desa ke Satuan Tugas Dana Desa di nomor 1500040.

“Laporan akan segera ditindaklanjuti bersama penegak hukum. Kami ingatkan kepada semua pemangku kepentingan di desa bahwa pelaku korupsi akan ditangkap. Namun kepala desa yang baik tidak usah takut. Kalau ada upaya kriminalisasi, bisa telepon ke Satgas Dana Desa. Dalam waktu 1x24 jam, akan didampingi dan diberi advokasi,”pungkasnya

    TAGS   :

Komentar Berita