AMPERA.CO, Palembang - Berdasarkan hasil rapat, gabungan antara Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Pemkot Palembang bersama DPRD Palembang dan perwakilan guru honorer, Senin (15/10), disepakati bahwa Pemkot Palembang akan kembali mengirimkan surat pada Presiden RI Joko Widodo, terkait kejelasan nasib abdi negara tersebut.

Sekda Palembang yang memimpin Opd Pemkot Palembang dalam rapat, bertempat di ruang rapat Komisi IV DPRD Palembang itu mengatakan, Pemkot Palembang melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kembali menyurati pemerintah pusat yaitu presiden dan menteri, terkait persoalan honorer guru dan tenaga kependidikan.

"Kita sudah beberapa kali menyurati pusat terkait persoalan honorer, khususnya tentang kebijakan batasan usia pengangkatan CPNS," katanya, saat rapat atau audiensi Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (FKGTH-NK), Senin (15/10).

Dijelaskannya, Pemkot Palembang sangat mengapresiasi dan mendukung aspirasi para guru, namun Pemkot Palembang memiliki keterbatasan kemampuan berkaitan dengan peraturan di tingkat pusat.

"Di Kota Palembang terdapat 2.700 guru honorer penerima SK Walikota dan 1.600 lainnya yang belum mendapatkan SK. Kami berharap guru honorer tersebut didata serta di verifikasi kembali, untuk meminimalisir adanya guru non aktif yang masih terdata," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan segera melakukan verifikasi guru honorer di Palembang.

"Kami berharap honorer guru dan tenaga kependidikan dapat diangkat sebagai CPNS minimal diikat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," katanya.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Palembang Ratu Dewa mengaku, Walikota Palembang H Harnojoyo telah 3 kali mengajukan surat ke pemerintah pusat, agar melakukan pengangkatan pegawai K2 menjadi CPNS tanpa tes.

"Para honorer harus dibantu khususnya memprioritaskan K2 yang sudah mengabdi lama," pungkasnya.