Rabu, 02 Agu 2017 - 14:48:00 WIB - Viewer : 496

Warga Keluhkan Pembangunan Hotel Ibis

Rep : AT. Putra/ed:Feri

Ampera.co
Komisi IV DPRD Palembang bersama Disnaker Palembang saat sidak ke lokasi pembangunan Hotel Ibis belum lama ini

AMPERA.CO, Palembang - Dampak Pembangunan Hotel Ibis milik Thamrin Group, exs Bioskop Sanggar di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I, ternyata banyak dikeluhkan warga sekitar.

Misalnya, Yuliana, pemilik kos-kosan ini mengaku terpaksa menutup tempat usahanya karena tidak ada lagi yang mau menyewa kamar kosnya sejak setahun terakhir. Karena para penyewa banyak yang mengeluh aktifitas pembangunan.

Mulai dari adanya resapan air dari bawah lantai yang membuat pakaian jadi basah, hingga tidak nyamannya waktu istirahat dimalam hari. Karena para pekerja biasanya kerja pada malam hari hingga dini hari.

"Selain usaha kos-kosan, usaha warung makan kami juga terpaksa ditutup karena kotornya areal sekitar. Sebenarnya kami sudah pernah ingin berbicara baik-baik kepada pemilik bangunan tersebut tapi tidak digubris.  Bahkan saat meminta ganti rugi pagar yang rusak, justru mendapat jawaban harus menunggu asuransi. Kami bukan tidak senang dengan berdirinya bangunan tersebut tapi setidaknya harus memperdulikan lingkungan juga,"katanya, Rabu (2/8).

Dijelaskannya, banyak persoalan lingkungan yang timbul akibat adanya pembangunan hotel itu. Seperti, saluran air jadi tertutup, pipa PDAM pecah sehingga warga sekitar pernah mengalami kesulitan air bersih cukup lama.

Lebih ironis lagi, pemilik bangunan bukannya memperbaiki justru pipa tersebut diperbaiki pihak PDAM. Persoalan lain, sangat jelas kalau jalan alternatif diareal ini rusak bahkan terindikasi dibawah jalan aspal tersebut sudah kopong karena pemasangan ground ouncher

"Kos-kosan tutup sejak setahun lalu, akibat adanya aktifitas pembangunan hotel itu,"keluhnya.

Hal serupa diungkapkan warga lainnya, Nurhadi, menurutnya proses pengerjaan pembangunan hotel itu tidak mengenal waktu dan warga sekitar dianggap tidak ada. Karena tidak ada izin sama sekali pada warga. Padahal warga sekitar yang merasakan akibatnya.

"Seperti, kalau hujan karena saluran air mampet,aliran air memasuki rumah, kalau lagi ngecor, eceran semen menimpa kendaraan yang sedang parkir,"katanya.

Sementara itu, pengelola Hotel Square yang ada disamping Hotel Ibis, Robert mengatakan, aktifitas seminggu terakhir agak intens karena semakin tinggi lantai yang akan dibangun, semakin berat beban yang ditanggung. Tentu, semakin besar angin yang menggoyang tower crane. Apalagi jalan disamping pembangunan itu merupakan jalan terbuka yang dilewati banyak orang, dikuatirkan jika tower itu jatuh bukan tidak mungkin akan menimbulkan korban karena tower crane ini tidak pakai pengikat

"Tower crane itu kalau 1 centi saja goyang itu berarti kontruksi itu gagal,"katanya.

Terpisah, Komisi IV DPRD Kota Palembang bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang beberapa waktu lalu meninjau lokasi pembangunan Hotel Ibis mempertanyakan izin perusahaan, outhorsing, serta izin operator tower crane.

"Kedatangan kami ke lokasi pembangunan hotel untuk memastikan legalitas perusahaan selaku pihak ketiga, kemudian, kami juga akan melihat izin outhorsing tenaga kerja serta legalitas operator tower crane,apa sudah memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA). Seperti yang disyaratkan Undang-undang (UU) atau belum,"kata Ketua Komisi IV Syahril Edy.

Namun, faktanya, sambung Politisi PPP ini, pihaknya tidak mendapatkan dokumen yang dimaksud. Sehingga berencana memanggil pihak terkait Senin (7/8) mendatang.

"Kita ingin melihat legalitas semua yang terkait dengan pekerjaan,"katanya.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Palembang, Fahmi Fadillah mengatakan, bagi kontraktor yang menggunakan alat berat harus memiliki izin, baik operatornya maupun alat beratnya.

Adapun tenaga kerjanya juga harus dijamin kesejahteraan serta keselamatannya. Jadi itu yang akan dilihat apa sudah memenuhi srandar berdasarkan aturan yang berlaku atau belum

"Kita pertanyakan semua dokumen itu walau pun kami kecewa karena belum bisa menunjukkan,"katanya.

Menyijapi hal itu, pengawas lapangan PT Yhamrin Group, Renaldy, mengatakan, ia tidak bisa berkomentar banyak soal itu. Karena dirinya hanya ditugaskan hanya sebagai pengawas.

"Pasti ada (dokumen), masak perusahaan sebesar dan berpengalaman tidak memiliki legalitas,"katanya singkat.

    TAGS   :

Komentar Berita