Rabu, 25 Okt 2023 - 16:14:00 WIB - Viewer : 3796

Anggota Komisi II DPR RI sebut kurangnya Peralatan memperlambat Kinierja Pendataan Di Dukcapil

Redaksi AMPERA.CO

AMPERA.CO, Palembang - Anggota Komisi II DPR RI, Sampaikan Keprihatinnya terkait peralatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diseluruh Indonesia.

Wahyu Sanjaya Meyampaikan Peralatan Kependuduk di Dukcapil banyak yang ketinggalan bahkan sudah banyak yang kurang.

Minimnya peralatan pada dukcapil disampaikan Wahyu Sanjaya Saat menjadi Nara Sumber Rakornas Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kota Palembang 25 Oktober 2024.

Kekruangan Peralatan di Dukcapil se Indonesia menurut Wahyu Sanjaya menjadi salah satu yang memperlambat kinerja Dukcapil dalam pemutahiran data kependudukan.

"Saya melihat peralatan di dukcapil ini banyak yang sudah ketinggalan dan kurang, yang dulunya ada sepuluh kini berkurang. bahkan ada dukcapil yaang hanya punya tiga alat," ujar Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI ini.

Wahyu Sanjaya berharap kedepan Dukcapil bisa memperbaharui danmenambah peralatan kependudukan untuk mempercepat kinerja Dukcapil.

"Komisi II sebagai Mitra Ditjen Kependudukan dan catatan sipil mendukung penambahan peralan ini," tegas wahtu sanjaya disambut tepauk tangan peserta dari seluruh Indonesia.

Salah satu peserta Rakornas dalam sesi dialog membenarkan apa yang disampaikan wahyu Sanjaya terkait peralatan yang banyak berkurang.

Penanya Tarjo dari Wonosobo menyampaikan peralatan yang ada di Dikcapil Wonosobo sudah berusia 12 tahun 

"Betul Apa yang disampaikan Pak Wahyu Sanjaya peralatan kami sudah tua sejak 2011 usianya sudah 12 tahun," ujarnya.

Tak hanya itu Tarjo juga menyampaikan peralatan yang mereka milik sudah banyak berkurang karena dikanibal untuk memperbaiki peralatan yang rusak.

Betul Sudah banyak berkurang karena dikanibal," ujarnya.

Tarjo menyampaikan berharap DPR RI khusunya Komisi II dapat mendorong pengadaan peralatan kependudukan di Dukcapil.

Wahyu Sanjaya menyampaikan komisi II pasti support untuk pengadaan peralatan di Dukcapil sebagai mitra.

Namun, Wahyu Menyampaikan tinggai persetujuan menteri keuangan karena itu kewenangan kementerian keuangan terkait anggaran.

Anggota Komisi II DPR-RI, Wahyu Sanjaya dalam orasinya sebagai narasumber Rakornas Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan isu strategis terkait data kependudukn.

Wahyu Sanjaya mengangkat Isu Pemutahiran data pemilu dan sinkronisasi data kependudukan di seluruh Dukcapil Indonesia mengingat pentingnya data dari Dukcapil.

Data kependudukan dari Dukcapil merupakan Acuan dasar pemeritah menyusun data dalam menentukan anggaran terutama untuk menentukan subsidi.

Adanya perbedaan data Bapenas dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan Kementerian Sosial bisa menjadi rancu dalam menyusun APBN  

Wahyu berharap Kemendagri menjadi leaading sektor data kependudukan menjadikan Indonesia satu data.

"Apabila salah data awal, data pemilu APBN juga dipastikan salah," ujar Wahyu Sanjaya yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keungan Negara (BAKN) DPR RI.

Untuk itu lanjutnya perlu adarReformasi tata kelola Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Dukcapil.

Salah satu yang menjadi penjadi perhatian Komisi II DPR RI, orang meninggal menjadi lebih sulit dari pada orang lahir proses menjadi panjang untuk validasi kependudukan.

"Kemudian perlunya verifikasi orang menikah, meninggal dan lahir karena data awal pemilih berawal dari data dukcapil," tegas wahyu.

Untuk itu Wahyu Sanjaya memberikan catatan yang perlu diperhatikan terhadap Ditjen Kependudukan dan catatan Sipil.

Perlu adanya Akuntabilitas kinerja, Akuntabilitas Produk dan pelayanan publik serta Akuntabilitas Pelayanan publik.

Salah Satu yang cukup memprihatinkan menjadi sorotan Komisi II peralatan dukcapil di daerah sudah banyak ketinggalan bahkan kurang 

"Hal ini memperlambat kinerja Dukcapil," ucap Wahyu Sajaya.

Wahyu Sanjaya Menyampaikan perlunya transparasi biaya pelayanan Biaya dan tarif, mekanisme sop, kompetisi sumber daya manusia dan mitigasi data kependudukan yang anomali. 

Satu data kependudukan yang benar benar valid by sistem secara rutin. Karena barkaitan dengan pengeluaran subsidi oleh negara terutama subsidi energi dan pupuk untuk menjamin subsidi tepat sasaran.

"Apabila bisa menghemat subsidi, saya yakin Indonesia bisa lebih makmur menuju Indonesia emas," tutupnya.

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :