Selasa, 14 Sep 2021 - 16:24:00 WIB - Viewer : 228

Bolos kerja, ASN Bisa Dipecat

Ed : Fery

AMPERA.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah menandatangani, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut para aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja bisa mendapatkan hukuman paling berat diberhentikan.

Dalam pasal 11, dijelaskan sederet hukuman disiplin berat terhadap berbagai pelanggaran, termasuk bolos kerja. Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d dijelaskan mengenai hukuman masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Sanksi terberatnya adalah diberhentikan.

"Pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun," bunyi pasal 11 ayat (2) huruf d.

ASN juga bisa dijatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.

ASN juga dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 sampai dengan 24 hari kerja dalam 1 tahun.

Selain itu, ASN bisa juga dijatuhi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai dengan 27 hari kerja dalam 1 tahun

Ada juga sanksi pemotongan tunjangan kinerja (tukin) berlaku bagi pelanggaran sedang. Pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan diberikan bagi ASN yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun.

Selanjutnya, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk ASN yang bolos 14-16 hari setahun. Bagi ASN yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan.

ASN yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun diberi teguran lisan. Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan ke ASN yang bolos 4-7 hari setahun. Adapun ASN yang tidak masuk 7-10 hari diberi surat pernyataan tidak puas.

ASN yang tidak masuk tanpa alasan sah dan melanggar aturan jam kerja diberi sanksi tambahan. Pemerintah akan menyetop pemberian gaji kepada abdi negara itu.

"PNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka (4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya," bunyi pasal 15 ayat (2) PP Nomor 94 Tahun 2021.

Presiden Jokowi mengatakan, ASN yang ada di seluruh Indonesia, harus memiliki orientasi yang sama, yakni untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ASN bukan pejabat yang minta dilayani.

"ASN jangan seperti gaya pejabat zaman kolonial yang minta selalu dilayani. Ini bukan zamannya lagi," pungkasnya.

 

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :

Komentar Berita