IST

Ketua Dewan Kesenian Palembang, Iqbal Rudianto

AMPERA.CO, Palembang - Dewan Kesenian Palembang (DKP) mengajak para pelaku seni memahami dan memandang krusial tentang regulasi dan administrasi permerintahan, karena setiap regulasi yang dilahirkan akan memengaruhi hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mengarahkan laju kebudayaan.

Hal ini menjadi topik yang dibahas dalam kegiatan Bincang-Bincang Musik Dewan Kesenian Palembang (DKP), dengan agenda Sepekan Seni Palembang 2021, Rabu (10/3/2021) malam, dengan tema “Bermusik Untuk Bangsa” di Guns Caffe, Palembang, yang membahas berbagai hal tentang kebudayaan termasuk juga hal yang terkait regulasi tentang Kesenian Palembang. 

Ketua Dewan Kesenian Palembang, Iqbal Rudianto mengatakan, khusus regulasi kesenian sedang dikaji, apakah yang terbaiknya berupa Perda atau Perwali terhadap kesenian Palembang.

“Apakah kita akan mengusulkan regulasi berupa peraturan terhadap kesenian atau lebih luas lagi mencakup ekonomi kreatif,” jelas Iqbal usai acara.

Menurut iqbal, Regulasi dan administrasi permerintahan tidak lepas dari kebudayaan yang juga menjadi salah satu sendi pembangunan bangsa.

Pria yang akrab disapa Didit ini menjelaskan, dalam satu tahun terahir pihaknya telah melakukan riset dan pengembangan dari pengurus DKP. Regulasi ini juga masih menjadi bahan diskusi di internal DKP.

Regulasi itu, ungkap Iqbal, mencakup 17 sub sektor bidang yang ada di ekonomi kreatif termasuk pertunjukan seni musik, rupa dan sebagainya.

Menurut nya, regulasi ini sangat dibutuhkan oleh dewan kesenian, karena memang masyarakat seni ini jumlahnya sudah begitu banyak, sudah boleh dikatakan sangat aktif dalam berkarya.

“Apa lagi dengan adaya kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh DKP ini menandakan bahwa seniman di Palembang sepakat menggeliat bangkit kembali untuk menunjukan karya-karya mereka,” tutupnya.