AMPERA.CO

Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang Ir HM Harrey Hadi MS

AMPERA.CO, Palembang - Untuk menjaga kualitas air tetap baik, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang lakukan empat program unggulan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Ir Harrey Hadi MS mengatakan, jumlah air di dunia tidak akan bertambah, yang ada kualitasnya menurun.

Hal itu disebabkan beberapa hal, misalnya, adanya erosi atau tidak mampu mengkonservasi air dan tanah dengan baik karena ilegal logging, penggunaan air yang tidak bijaksana dan lainnya.

"Efesiensi dalam penggunaan air sangat dibutuhkan. Tentu, hal ini harus menjadi perhatian serius kita," katanya saat dibincangi, Kamis (31/1).

Ia mengaku, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dibidang pengelolaan air kota terpadu, baik mengenai kebijakan dan strategi maupun implementasi. Pihaknya, telah mengikuti acara integrated urban water management workshop atau lokakarya nasional tentang pengelolaan air perkotaan terpadu, yang diselenggarakan oleh, Bappenas RI dan World Bank, yang dimulai dari 28 Januari sampai dengan 1 Februari 2019, bertempat di Jakarta.

Menurut pria yang pernah menjadi kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Palembang ini, ada empat program unggulan kota Palembang dalam menjaga kualitas air. Yakni, program sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan).

Selanjutnya, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, yang ketiga, program lingkungan sehat perumahan dan terakhir, program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup.

"Berbagai upaya akan kita lakukan untuk menjaga kualitas air di Metropolis tetap terjaga, dan kami harapkan juga peran serta masyarakat. Misalnya tidak mebuang sampah ke sungai, tidak melakukan pengerukan yang bisa penurunan tanah," katanya.

Sementara itu, Direktur Perkotaan Perumahan dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, dalam sambutannya mengatakan, yang menjadi tantangan Indonesia kedepan diantaranya, arus urbanisasi, dimana diperkirakan pada tahun 2025 sekitar 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, sementara luas lahan kawasan kumuh 38.000 hektar dan pembangunan insfratruktur perkotaan tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk.

Selain itu, sambungnya, saat ini layanan air minum dan sanitasi di Indonesia masih rendah.

"Tapi, dari tantangan yang ada, Pemerintah Kota bisa menjadi pelopor agenda pengelolaan air, kota dapat memimpin dan berperan aktif untuk memastikan investasi yang mencerminkan prioritas, dan lainnya," pungkasnya.