Senin, 22 Jun 2015 - 05:38:00 WIB - Viewer : 4372

Jadi Tersangka KPK, PDIP Langsung Pecat Kadernya

Niecko

Foto: ampera.co/ niecko
Ketua PDI-P Sumsel, Giri Ramanda didamping pengurus PDI-P Sumsel memutuskan saudara BK dipecat dari partai dan tidak lagi menjadi anggota PDIP pada Pers Conference di Sekretariat DPD PDIP Sumsel, Minggu (21/6/2015).

AMPERA.CO, Palembang  - Setelah terbukti menjadi bagian dari transaksi suap APBD-Perubahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), nasib buruk pun terus menimpa BK, Ketua Fraksi PDIP Muba yang dicokok Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa hari lalu.

Diungkapkan Giri Ramanda, Ketua PDI-P Sumsel, pihaknya menyesalkan kejadian tersebut, dimana melibatkan salah satu anggota partainya.

"Kita menyesalkan kejadian tersebut yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Muba dari Fraksi PDIP. Sebagai partai yang menjaga dan mendukung penuh pemberantasan korupsi, dengan ini kita memutuskan saudara BK dipecat dari partai dan tidak lagi menjadi anggota PDIP," ungkapnya kepada para awak media pada Pers Conference di Sekretariat DPD PDIP Sumsel, Minggu (21/6/2015).

Selain dipecat, Giri secara tegas menyampaikan bahwa BK tidak akan mendapatkan bantuan advokasi apapun dari PDIP. Pasalnya, OTT KPK sudah membuktikan bahwa BK terlibat dalam kasus tersebut.

Bahkan, tindakan BK tersebut dinilai sangat memalukan partai dan tidak sesuai dengan komitmen PDIP yang bersih dari korupsi.

"Karena sudah OTT KPK, jadi tidak ada toleransi lagi. Pemecatan ini juga jadi pembelajaran berharga agar seluruh kader PDIP harus mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP untuk tidak melakukan korupsi," lanjutnya.

Hasil kebijakan ini diputuskan seusai rapat internal DPD PDIP, lalu disampaikan ke DPP PDIP. Setelah mendapatkan persetujuan pusat, barulah DPD PDIP langsung menyampaikan keputusan ini ke publik.

Surat Keterangan (SK) pemecatan akan langsung diresmikan oleh DPP PDIP, paling lambat besok pagi. Hasil ini juga akan diberikan ke BK setelah kadernya tersebut sudah bisa berkomunikasi dengan publik.

"Sekarang masih didalam pengawasan KPK, jadi tidak bisa mendapatkan informasi dari mana pun. Kita tunggu saja, sembari memantau perkembangan kasus ini," paparnya.

BerlianPratama

Komentar Berita