Selasa, 12 Nov 2019 - 20:25:00 WIB - Viewer : 3844

Pengamat : Pemerintah Tak Peduli Kabut Asap

Ed : Feri

AMPERA.CO, Palembang - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menyebabkan kabut asap tebal. Terutama di Kota Palembang. Atas kejadian ini, pemerintah dianggap tak peduli atas penderitaan rakyat.

Hal itu diungkapkan, Pemerhati Sosial Sumsel Bagindo Togar Butarbutar, Selasa (12/11).

"Tentu kita sangat prihatin, para pejabat pemerintah kota Palembang maupun pemerintah provinsi seperti tak peduli dan terkesan acuh atas kabut asap yang melanda ibu kota provinsi ini," katanya.

Mantan ketua Ika Fisip UNSRI ini menilai, yang lebih parah lagi pemerintah daerah tidak berempati atas musibah yang dialami warga akibat kabut asap karhutla.

Dimana, para pejabatnya malah rutin melakukan berpergian keluar kota dengan alasan dinas luar (DL). Padahal, dampak kabut asap di Metropolis sudah semakin meluas.

"Pejabat exodus keluar daerah, dengan beragam urusan, tugas dan alasan yang tak terbantahkan. Sungguh memilukan sekaligus memalukan," ujarnya.

Kabut asap yang melanda sebagian wilayah di Sumsel, telah lebih sebulan, khususnya bagi warga metropolis yang berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa ini tidak mampu menolak kiriman asap dari wilayah penyebab karhutla, yakni dkabupaten OKI, MUBA dan Musi Banyuasin.

"Sebenarnya pemerinrah telah berusaha menanggulanginya melalui beragam cara, khususnya penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter dan upaya pemadaman api melalui armada pemadam kebakaran, tapi hasilnya belum memuaskan semua pihak. Upaya pencegahan sudah terlambat untuk dijalankan, penegakan hukum tak melahirkan efek jera bagi para pelakunya, bahkan titik hot spots tak juga berkurang. Muaranya Udara panas menyengat dan polusi udara yang menyesakkan pernafasan suka atau tidak, tak mampu dihindarkan masyrakat," katanya.

Hari ini, rakyat menanti sentuhan pemerintah sebagai tempat mengadu atas musibah kabut asap. Rangkaian operasional penanggulangan kabut asap ini, strategi ataupun kebijakannya terkesan mainstream, alias jauh dari unsur aksi antisipatif.

"Pejabat hari ini tak sensitif dan miskin kreatifitas. Aspek anggaran masih saja jadi andalan implementasi kebijakan serta kepeduliaan untuk melindungi para warganya. Padahal masih banyak cara atau teknis anti mainstream yang efektif untuk dilaksanakan, agar kelak berpengaruh mengurangi gelisah serta derita para warga daerah ini, khususnya masyrakat kota palembang. Misal yang paling sederhana, mudah dan tergolong murah pembiayaannya, yakni menaikkan jumlah partikel uap air di pusat pusat keramaian dan ruang terbuka publik, dengan mengerahkan armada truk tangki air milik Pemda, damkar dan swasta supaya melakukan penyemprotan air dengan volume besar serta berulang kali setiap harinya, semoga pemerintah segera hadir atas penderitaan rakyatnya atas kabut asap," pungkasnya.