IST

Kebijakan publik merupakan suatu kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Secara kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari tentunya definisi tersebut telah mewakili pengertian umum dari kebijakan publik. Jadi dapat didefinisikan kebijakan publik adalah: “is whatever government decides to do or not to do” yang berarti apa pun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak lakukan.

Dari segi bahasa, Kebijakan adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Untuk itu, berbagai keputusan yang diamanatkan pada suatu kebijakan haruslah memiliki tujuan yang menjunjung kepentingan publik, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah semata.

Seperti yang diungkapkan oleh Anderson dalam bukunya bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Sementara itu, menurut Fredrickson, kebijakan publik adalah keseluruhan tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok atau pemerintah pada sebuah lingkungan tertentu di mana dalam lingkungan tersebut dijumpai kesulitan-kesulitan serta memiliki kesempatan dalam melaksanakan usulan kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melengkapi contoh nyata kebijakan publik yang akan diambil pemerintah, Dunn berpendapat bahwa pengertian kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dalam hal ini, Kebijakan publik dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang di antaranya adalah sebagai berikut : Kebijakan substantif vs kebijakan procedural, Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif, Kebijakan material vs kebijakan simbolis, Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods)

Contoh kebijakan publik adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, secara yuridis, contoh kebijakan publik ini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 yang menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Secara umum, kebijakan publik bertujuan agar dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.  Misalnya, tujuan kebijakan publik mengenai kesehatan adalah tercapainya kesehatan masyarakat yang baik.

Selain itu, beberapa tujuan lain dari kebijakan publik di antaranya adalah sebagai fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, Menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan.

Proses kebijakan publik berlangsung sebagai sebuah siklus pengembangan kebijakan yang dimulai dari pengaturan agenda dengan penetapan atau pendefinisian masalah publik hingga proses evaluasi atau penilaian kebijakan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan proses kebijakan publik : Pembuatan Agenda, Formulasi Kebijakan, Pengadopsian Kebijakan, Pengimplementasian Kebijakan, Evaluasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan itu.

Selain harus memperhatikan aspek dan faktor yang memengaruhinya, implementasi kebijakan publik juga dapat dilakukan melalui model dan pendekatan tertentu yang mungkin sesuai untuk suatu keadaan, masyarakat, atau konteks publik yang lainnya pula. Beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan publik menurut para ahli adalah sebagai berikut: A Model of the Policy, Direct and Indirect Impact of Implementation, Implementation is a Political and Administrative Process, A Framework for Policy Impementation Analysis, Model Implementasi Interaktif,

Dapat disimpulkan bahwa apa itu kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan alternatif yang diambil berdasarkan analisis mendalam terhadap kesulitan-kesulitan pada sekelompok orang atau pemerintahan di lingkungan tertentu untuk menyelesaikan persoalan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang contohnya meliputi penyusunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang memayungi bidang-bidang kepentingan publik seperti keamanan, energi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.