Jumat, 08 Jan 2021 - 22:05:00 WIB - Viewer : 1004

Pers Sumsel Desak MA Cabut Perma 5/2020

Ed : Fery

Koalisi pers Sumsel usai jumpa pers

AMPERA.CO, Palembang - Koalisi pers Sumatera Selatan (Sumsel) mengeluarkan petisi mendesak, Mahkamah Agung (MA), mencabut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020, tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan.

"Kami koalisi 8 organisasi pers di wilayah Sumsel, yakni, AJI Palembang, PWI Sumsel, PFI Palembang, IJTI, SPS Sumsel, SMSI Sumsel, JMSI Sumsel dan AMSI Sumsel, menilai Perma 5/2020, bertentangan dengan UU 40/1999 tentang pers. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers, yang berbunyi, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," kata Ketua AJI Palembang, Prawira Maulana, usai melakukan jumpa pers, Jumat (8/1/2021).

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi wartawan di Sumsel untuk membahasa permasalahan Peraturan MA yang dinilai tidak berpihak kepada sistem kerja jurnalis di lapangan.

"Dari komunikasi yang kita jalin ini, sejumlah organisasi pers di Sumsel sepakat untuk membantuk Koalisi Pers Sumsel pada 8 Januari 2021, dan menyatakan petisi bersama sebagai sikap menolak Perma 5/2020 Pasal 4 Ayat 6," ujarnya.

Dijelaskannya, Koalisi Pers Sumsel, menilai Perma 5/2020 yang berbunyi, pengambilan foto, rekaman audio dan atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, harus dicabut.

"Aturan ini juga akan mengkebiri salah satu fungsi pers yakni pers sebagai kontrol sosial serta membuka praktik kriminalisasi bagi jurnalis karena yang melanggar aturan yang tak benar ini akan dijerat dengan dalih menghina pengadilan," katanya.

Berikut enam tuntutan Koalisi Pers Sumsel:

1. Mahkamah Agung untuk segera mencabut rekaman audio dan rekaman audio visual harus seizin hakim atau ketua hakim. Peraturan MA ini dinilai tidak sejalan dengan Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

2. Meminta MA untuk tidak terus membuat ketentuan yang bisa membatasi jurnalis bekerja karena itu sama saja dengan menghambat kebebasan pers.

3. Meminta Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang dan pengadilan yang lainnya di Sumsel untuk menyampaikan petisi ini ke MA agar aturan segera dicabut.

4. Mendesak Dewan Pers untuk meyiapkan langkah-langkah agar pasal 4 ayat 6 Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2020 segera dicabut karena menganggu kinerja-kinerja pers di seluruh Indonesia.

5. Menyerukan agar masyarakat Pers di daerah lainnya menyuarakn penolakan serupa tentang pasa 4 ayat 6 Peraturan MA Tahun 2020.

6. Mengimbau para jurnalis untuk tetap tertib dan professional saat meliput di ruang sidang.

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :

Komentar Berita