Kamis, 21 Mei 2015 - 11:17:25 WIB - Viewer : 4276

Rugikan Negara Rp 33 Miliar, Tersangka Faktur Pajak Fiktiv Hanya Jadi Tahanan Kota

Niecko

istimewa
ilustrasi

AMPERA.CO, Palembang – Tindakan Teddy Effendi (TE) dalam penggunaan faktur pajak fiktiv sangat merugikan negara hingga Rp 33 Miliar. Namun sayangnya, kasus yang sudah bergulir sejak 2014 lalu ini hanya membebani tersangka sebagai tahanan kota selama pengadilan.

Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Bangka Belitung pun mempertanyakan hal tersebut. Karena, kasus penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya ini sudah berlangsung sejak 2010 hingga 2013.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Penyuluhan DJP Sumsel dan Babel, Yusrinah, kasus ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sumsel dan masih dalam proses pengadilan.

"Kemarin sudah diserahkan dalam rangka persidangan selanjutnya dan sekarang menjadi tahanan kota. Karena sudah merugikan negara sebesar Rp 33 Miliar sejak tahun 2010 hingga 2013. Kita menyayangkan kalau hanya jadi tahanan kota saja. Seharusnya dihukum sebesar-besarnya. Tindakan kriminal penggunaan faktur pajak fiktiv tersebut juga turut merugikan masyarakat luas. Karena pajak yang harusnya dibayarkan tersebut merupakan salah satu pemasukan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bisa digunakan salah satunya untuk pembangunan negara,” ungkapnya kepada AMPERA.CO, di kantor DJP Sumsel Babel, kemarin.

Melihat dari undang-undang perpajakan, hukuman bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dikenakan penjara maksimum mencapai enam tahun penjara. Bahkan pihaknya sudah menurunkan penyidik dari DJP Sumsel Babel untuk memantau terus proses persidangan yang terus berlangsung.

 “Tapi kalau bisa terdakwa ini mendapatkan hukuman penjara lebih dari itu yaitu 10 sampai 12 tahun sehingga menjadi pelajaran bagi dia dan yang lainnya,” lanjutnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, TE sendiri menjadi tersangka atas penggunaan faktur pajak fiktiv saat menjabat menjadi direktur di dua perusahaan sekaligus. Yaitu di PT I.B pada 2010-2012 yang bergerak di bidang perdagangan besar dan PT A.A pada 2013 yang bergerak di bidang jasa importir.

Kasus ini terungkap setelah ada pengaduan dari warga di tahun 2013 tentang kejanggalan dua perusahaan ini di lapangan. Sejak saat itulah, DPJ Sumsel Babel menelusuri dugaan penggunaan faktur fiktiv, mulai dari penyelidikan berkas, interogasi, himbauan hingga akhirnya penyerahan kasus ke ranah hukum.

AR. Yosef

Ampera.co

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :

  • hukum
  • korupsi

Komentar Berita