Selasa, 04 Jan 2022 - 23:30:00 WIB - Viewer : 3232

Tak Lengkap Syarat, Subsidi ke PT SP2J Ditiadakan

Rep : Tim Ed : Feri

ampera.co
suasana rapat di komisi II DPRD Palembang bersama pihak terkait

AMPERA.CO, Palembang - Keterlambatan manajemen PT SP2J, dalam menyerahkan laporan audit keuangan ke Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang, menjadi dasar utama mengapa perusahaan plat merah tersebut tidak dapat subsidi di Tahun 2022 ini.

Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2022, tentang teknis pengelolaan keuangan daerah, ada salah satu syarat bagi perusahaan daerah bisa diberikan subsidi, yakni, diwajibkan membuat laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik atau auditor independen, dan harus dievaluasi oleh dinas terkait.

"Subsidi pada APBD induk 2020 tidak bisa diberikan, karena syarat tidak dipenuhi oleh PT SP2J selaku pengelola BRT (Bus Rapid Transit) Transmusi," kata Kepala BPKAD Palembang, Zulkarnain, Selasa (4/1/2022).

Dijelaskannya, meskipun subsidi bagi PT SP2J sebesar Rp 12 miliar telah disetujui DPRD Palembang, PT SP2J tetap harus memenuhi syarat sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

"Ya, harusnya sebelum APBD 2022 disahkan dan disetujui bersama, audit tersebut harus sudah diserahkan. Karena ada syarat yang tidak dapat dipenuhi maka kami tidak dapat menganggarkan, subsidi Rp12 miliar yang diajukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II, DPRD Palembang, Fahrie Adianto mengatakan, berdasarkan hasil rapat gabungan antara Komisi II, Dishub Palembang, BPKAD, dan PT SP2J, muncul fakta bahwa laporan audit dari PT SP2J baru diserahkan ke Dishub Palembang pada 29 November 2021 atau di hari yang sama pengesahan APBD 2022.

"Jadi, Dishub tidak ada waktu lagi untuk melakukan evaluasi terhadap laporan audit dari PT SP2J tersebut, tentu ini jadi pelajaran buat semuanya," katanya.

Diketahui, tepat 1 Januari 2022. Operasional BRT Transmusi dihentikan sementara, karena SP2J tidak lagi mendapatkan subsidi dari Pemkot Palembang.

Dirut PT SP2J Ahmad Nopan mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah sepakat dengan Komisi II DPRD Palembang menganggarkan subsidi sebesar Rp 12 miliar. Tapi, ternyata tidak masuk termasuk di Dishub Palembang.

"Sesuai aturan, karena ini sarana transportasi, jadi dianggarkan di Dishub," pungkasnya.

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :

Komentar Berita