AMPERA.CO, Jakarta - Tingginya biaya politik di Indonesia, berimbas pada korupsi. Hal itu terbukti dari banyaknya kepala daerah yang terseret ke KPK atas kasus suap hingga korupsi.

"Ada yang mengatakan untuk jadi kepala daerah, harus mengeluarkan Rp 20-Rp 30 miliar. Padahal kalau dihitung, penghasilan kepala daerah selama lima tahun tidak lebih dari Rp 6 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di gedung KPK, di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/10).

Akibat mahalnya ongkos Pilkada, para kepala daerah disebut bakal berupaya mengembalikan uang yang dikeluarkan saat pilkada itu dengan berbagai cara.

"Tentu saja mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk mencari, mengembalikan uang tadi. Ini rasa-rasanya akan kesulitan untuk mencari atau mengatasi praktek korupsi kepala daerah kalau sistemnya masih seperti itu," ujarnya.

Menurutnya, KPK telah memberi sejumlah masukan mulai dari dinaikkannya dana parpol hingga penerapan sistem elektronik untuk penganggaran dan pengadaan. Namun, tetap saja sistem tersebut bisa dibobol.

"Kita berupaya membangun sistem untuk menutup peluang atau celah terjadinya korupsi. Misal di penganggaran diterapkan e-planning dan e-budgeting sehingga transparan. Masyarakat bisa mengikuti. Ini sudah berjalan. Ada surat edaran dari Kemendagri sudah memaksa tiap daerah melakukan e-planning dan e-budgeting. Ini hanya sistem. Sebagus apapun bisa diakali kalau orang-orang bekerja sama untuk membobolnya," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebagai tersangka suap jual beli jabatan dan gratifikasi. Ia merupakan kepala daerah ke-100 yang diproses KPK.

"Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," pungkasnya.