AMPERA.CO, Jakarta - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kota Palembang meraih penghargaan kategori pelayanan prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh, Menteri PAN RB, Azwar Anas, dan diterima, Kepala DPMPTSP Palembang, Gunawan, dalam acara Penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi kategori top 3 kabupaten/kota DPMPTSP pelayanan prima tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022, bertempat di Jakarta, Selasa (8/12/202).

Gunawan mengatakan, DPMPTSP Palembang menerima penghargaan tersebut setelah memenuhi kriteria pelayanan paripurna dari seluruh indikator, yang harus dimiliki unit pelayanan publik.

"Tentunya ini sangat membanggakan. Karena ada peningkatan kualitas pelayanan dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir, dengan memperoleh nilai sangat baik atau bernilai A," kata Gunawan.

Ia mengaku, fasilitas di MPP Palembang tergolong lengkap. Selain fasilitas umum, juga tersedia fasilitas bagi penyandang disabilitas. Mulai dari jalur tunanetra, toilet untuk difabel, alat bantu dengar, hingga bagi fasilitas bagi menyusui seperti ruang laktasi dan ganti popok.

"Kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi segala golongan masyarakat, serta tetap informatif melalui berbagai media. Bahkan, saat dilakukan penilaian tersebut, setidaknya telah lahir lima inovasi baru yang memberikan kemudahan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan DPMPTS tak lepas dari dukungan dan komitmen Walikota Palembang H Harnojoyo.

"Pak Walikota terus mendorong agar kita memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada masyarakat" katanya.

Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widiantini mengatakan, dari hasil evaluasi tahun 2022, yang di mulai dari bulan Juli sampai Dengan November 2022, terdapat sebanyak 228 penghargaan yang di berikan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat pelayanan prima dari 1061 Usulan Unit Kerja kementerian/provinsi dan Kabupaten/kota.

Bahkan pihaknya, juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah atas hasil evaluasi pelayanan publik.

"Yang penting, tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah. Semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan," pungkasnya.