Iwan Darmawan (Photo : antara)

AMPERA.CO, Jakarta - Menanggapi rencana pemerintah untuk menghapuskan alokasi dana BOS untuk guru honorer, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, sepanjang pemerintah pusat belum mampu menyediakan guru PNS, alokasi gaji guru honorer di BOS jangan dihapus. 

Iwan mengasumsikan, jika dana BOS untuk gaji guru honorer dihapus, akan terjadi penyelewengan penggunaan oleh sekolah. Bahkan sekolah akan melakukan pungutan liar untuk membiayai gaji guru honorer itu.

Iwan menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memang harus bertanggung jawab membiayai gaji itu. 

Iwan mengakui, memang ada kabupaten/ kota yang sudah menunaikan tanggung jawabnya seperti Kota Bandung, guru honorer diberi gaji Rp300.000 per bulan. Namun,lanjutnya. menjawab persoalan gaji guru honorer ini tidak semudah membalikkan tangan. Sebab guru honorer masih diperlukan, khususnya di daerah terpencil yang kekurangan guru PNS. 

”Jadi, sebelum dana BOS dihapus maka harus ada pemetaan dulu mana daerah yang kekurangan guru dan bagaimana kesejahteraan mereka ditanggung pemerintah,” ungkapnya.

Pengamat pendidikan dari UPI Bandung, Said Hamid Hasan, berpendapat, jika pemerintah mau meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), pemerintah harus memberikan perhatian kepada guru, terutama guru honorer yang masih dibutuhkan siswa di semua jenjang. 

Pemerintah pusat pun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa daerah mengangkat guru honorer karena tidak ada jatah pengangkatan guru PNS. Jika memang pemerintah mau membereskan guru honorer, ujarnya, hal yang perlu dikaji pemerintah adalah berapa guru honorer yang diangkat tidak wajar. Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan kualitas guru honorer yang pengangkatannya sesuai lantaran sekolah masih membutuhkannya.

-

-