Ketua Fraksi PKS Yulfa Cindosari (paling kanan)

AMPERA.CO, Palembang - Fraksi Gerindra dan PKS DPRD Palembang, soroti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh, Pemkot Palembang dari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD 2022.

Kedua Fraksi itu menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Palembang, Rabu (5/7/2023).

"Ini merupakan cambuk bagi Pemkot Palembang. 12 kali kita (Pemkot Palembang) raih WTP. Tapi, saat ini kita hanya memperoleh WDP. Ini harus menjadi perhatian serius Walikota Palembang," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Nazili, saat membacakan pemandangan umum Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Palembang tahun anggaran 2022, dalam rapat paripurna, Rabu (5/7/2023).

Hal serupa disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS, Yulfa Cindosari, ia mengaku, pihaknya sangat menyangkan, diakhir masa jabatan Walikota Palembang memberikan kado kurang baik bagi Palembang, yakni WDP.

Padahal, sambung Yulfa, selama 12 tahun terkahir, Pemkot Palembang selalu meraih WTP dari BPK RI.

"WDP yang didapat Pemkot Palembang sangat kontraproduktif dengan kondisi saat ini," katanya.

Ia berharap, agar Walikota Palembang dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun sudah memasuki masa kahir jabatannya.

"Kami Fraksi PKS meminta saudara Walikota, meskipun diakhir pengabdiannya, tetap melakukan pembenahan bagi OPD yang tidak tepat melaksanakan dan memanfaatkan anggaran, sehingga kedepan opini WTP dapat diraih kembali oleh Pemkot Palembang," ujarnya.

"Kita doakan agar Walikota tetap sehat, dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik," pungkasnya.