AMPERA.CO, Palembang – Tak ada yang menduga, kalau saat ini di tubuh organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terpecah dua. Isu adanya perpecahan ini santer terdengar di kalangan pengusaha Sumsel, sebagai imbas dari Perseteruan dua kubu di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yaitu terjadi antara Kadin Indonesia kubu Suryo Bambang Sulisto (SBS) dan Kadin Paradigma Baru. Tak ayal, hal ini membuat bingung para pengusaha lokal.

Terlebih hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang diselenggaran Oktober 2015 lalu memilih Eddy Ganefo sebagai Ketua Umum (Ketum), justru membuat polemik baru pada keanggotaan Kadin di daerah, Seperti halnya di Sumatera Selatan.

Setelah rezim Kadin yang diketuai Ahmad Rizal itu berakhir, kini muncul dua sosok yang dinobatkan menjadi carataker Ketua Kadin Sumsel, yaitu atas nama Dodi Alex Reza muncul sebagai sosok ketua dari kubu SBS, dan kemudian, hadir pula Caretaker ketua Kadin Sumsel bentukan ketua baru Kadin Indonesia, Eddy Ganefo, yang mengamatkan Iskandar Samuel untuk memimpin Kadin Sumsel ke depan.

Mengutip Radar Palembang, senin (2/11), Ketua Kadin Indonesia, Eddy Ganefo mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak memberlakukan perbedaan terhadap organisasi Kadin. Terlebih, keberlangsungan Munas VIII pada Oktober kemarin resmi berdasarkan keputusan Presiden RI, Joko Widodo. “Pada intinya kami jalan dulu, kami juga sebenarnya tidak ada masalah (pada kepengurusan, red),” kata dia, Minggu (1/11).

Dikatakanya, meskipun kini ada perbedaan pendapat, namun dirinya meyakini pada saatnya akan ada penyatuan pada dua kubu Kadin.

“Kami terbuka jika ada penyatuan,” sambungnya.

Eddy menjelaskan, tujuan Kadin saat ini lebih mendorong perekonomian Indonesia agar dapat bangkit, dengan memberdayakan pelaku usaha di segala bidang. Khususnya Usaha Mikro Kecil dan menegah (UMKM).

“Ya, kalau yang lain saya tidak tahu, sebab setahu saya mereka (Kadin kubu SBS, red) merupakan kumpulan konglomerat saja,” tegasnya mengkritik.

Menurut dia, Kadin Indonesia dalam semangat paradigma baru harus kembali kepada jati dirinya sebagai pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang. Artinya, pelaku usaha anggota Kadin Indonesia dan jajahannya, sebelum terjun menjadi pengusaha, lebih dulu harus memiliki jiwa pejuang dalam dirinya. “Kadin paradigma baru adalah resonansi semangat ekonomi kerakyatan yang tercermin di dalam kebijakan baru perbaikan ekonomi nasional Presiden Jokowi, sebagai resultansi Sembilan Pedoman Pembangunan yang dirangkum dalam Nawacita,” terangnya.

Mengenai kondisi keanggotaan di daerah, Eddy enggan berkomentar banyak, namun dirinya mengatakan akan ada perbaikan. Terlebih sejauh ini kebanyakan Kadin di daerah seakan mati suri. “Selama ini Kadin di daerah seolah tidak ada gerakan untuk meningkatkan perekonomian dan mewadahi pelaku usaha,” ujarnya.

Meski demikian, Eddy menjamin jika masalah dualisme di tubuh Kadin tidak akan mempengaruhi suara Kadin di daerah. “Saya jamin suara di daerah tidak ada masalah, sebab kamilah yang ditunjuk resmi langsung oleh Presiden,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Kadin Sumsel era Ahmad Rizal, Kesyar Saropi berpendapat, perseteruan kedua kubu di tubuh Kadin akan membuat pengusaha kebingungan. Sebab, pengusaha kesulitan untuk memilih harus bergabung ke pihak yang mana. Sementara, pengusaha butuh sebuah wadah. “Sebagai pengusaha, saya berharap Kadin dapat bersatu sehingga tidak terjadi polemik yang akan mengganggu kegiatan usaha,” kata dia.

Diakui Kesyar, selama ini Kadin di Sumsel memang dianggap mati suri. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi dari pemerintah mengenai legalisasi sertifikat yang dikeluarkan Kadin untuk kegiatan pengadaan usaha barang dan jasa.

Artinya, seharusnya setiap pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus memiliki sertifikat dari Kadin namun untuk di Sumsel selama ini tidak berjalan maksimal. “Nah, akibatnya organisasi tidak ada pemasukan, pembuatan sertifikat anggota tersebut pun menurun hingga 70 persen, sehingga organiasi tidak dapat berjalan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, permasalahan di tubuh kadin tersebut hendaknya dapat segera terselesaikan sehingga Kadin ke depan dapat membantu pemerintdah dalam menjalankan roda perekonomian. “Kadin merupakan wadah resmi yang dilindungi UU No 1 tahun 1980, jadi hendaknya jangan sampai masyarakat yang dibuat bingung akan masalah ini,” tukasnya.

Kadin Jangan Berpolitik

Terpisah, Ekonom Sumsel, Dr Yan Sulistio mengatakan, permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia memang sangat kompleks, namun pengusaha perlu berbesar hati melihat tekad Presiden berserta para menteri yang demikian besar untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan.

Dengan kenyataan ini maka dunia usaha perlu melakukan perubahan paradigma dalam melakukan usaha. “Sebagai pengusaha, perlu membangun strategi bagi kemakmuran rakyat dengan ikut menciptakan kondisi perekonomian yang tangguh,” kata dia.

Menurutnya, peran Kadin sebagai mitra pemerintah dalam hal ini harus terus bersinergi dengan pemerintah dalam membantu menciptakan iklim usaha yang baik. Apalagi dalam waktu dekat, Indonesia bersama-sama dengan negara Asean lainnya akan menerapkan MEA di mana peran industri dalam negeri menjadi garda terdepan dalam perdagangan bebas tersebut khususnya di Sumsel. “ Jadi Kadin memiliki peran penting, jangan justru terlibat politik. Kadin harus melanjutkan apa yang sudah ada,” kata dia.

Menurut dia, apapun permasalahan yang ada di tubuh Kadin saat ini, diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga peran Kadin dalam perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, untuk di Sumsel, siapapun yang akan menjabat sebagai ketua Kadin Sumsel yang baru nanti dapat mendorong pemerintah untuk membangun infrastruktur Sumsel. “Hal ini agar dapat menarik investor luar negeri untuk mengembangkan industri lokal sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam menembus pasar di negara-negara Asean lainnya,” pungkasnya.

fyo

radar palembang