AMPERA.CO, Palembang - Berdasarkan data dari, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016 angka kemiskinan di Metropolis masih tergolong tinggi yakni 12,9 persen dari 1,6 juta penduduk. 

Pemerhati Sosial, Universitas Negeri Sriwijaya (Unsri), Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, kemiskinan memang masih menjadi permasalahan sosial. Tapi, bukan berarti tidak bisa diselesaikan.

Pemerintah, menurutnya, sebagai pelayan publik berkewajiban untuk melakukan pendataan serta segera memberikan solusi yang akurat secara cepat dan tepat. Kemiskinan yang ada di Ibu Kota Sumatera Selatan (Sumsel) ini, akibat pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Tentu kita miris apa yang terjadi di Palembang hari ini, tingginya tingkat pembangunan. Tapi, tidak seimbang dengan kehidupan sosial masyarakat. Masih banyak warga hidup dibawah garis kemiskinan,"katanya, Rabu (22/2).

Bagindo menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus mampu merumuskan serta mengurus permasalahan kemiskinan yg menimpa warganya, baik melalui aparatnya di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai ke level Walikota.

"Ya, paling tidak memotivasi rakyat untuk berempati secara sosial kultural antar warga untuk saling membabtu, sebelum Pemkot Palembang bertindak secara administrasi serta pembiayaan yang legal dan formal,"katanya.

Selain itu, dalam sistem sosial yang semakin kuatnya prinsip individualistik ini, Pemerintah juga harus mendorong muatan humanistik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

"Kemiskinan memiliki dampak negatif. Seperti, meningkatnya kriminalitas, pengangguran, lingkungan kumuh, pergaulan bebas dan lainnya. Tentu hal itu tidak kita inginkan,"ujarnya.

Dijelaskannya, agar hal itu tidak terjadi, Pemerintah harus hadir. Karena semuanya sudah menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah untuk menyelesaikan lewat berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

"Kita harus sadar di Palembang masih banyak warga yang belum memiliki tempat tinggal layak, seperti yang ada di kawasan Seberang Ulu. Semestinya Pemkot Palembang mampu menempuh akses birokrasi yang lebih luwes dalam mengakomodir kepentingan warga, bagaimana mau mengurus kepentingan lebih besar. Kalau membantu warganya untuk memperoleh hunian yang layak saja Pemerintah terkesan sangat lamban untuk bertindak,"pungkasnya.