AMPERA.CO, Palembang - Pemerhati Sosial, Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), Bagindo Togar ButarButar mengatakan, jika Palembang dilakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), pertanda bahwa kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal.

"Kalau pemerintah daerah cepat merespon permasalahan publik, terkait wabah (Covid-19) Corona Virus Disease 2019, tentu angka positif Covid-19 bisa ditekan," katanya, Senin (20/4/2020).

Menurut pria lulusan Universitas Sriwijaya (Unsri) ini, Pemda juga lemah dalam mendorong kesadaran warganya untuk terhindar dari objek penyebaran Covid-19.

"Hal itu terbukti dari peningkatan angka positif Covid-19 di Palembang sepekan terkahir. Bahkan, Palembang sudah masuk dalam zona merah, dan telah diajukan PSBB," katanya.

Menurutnya, bila PSBB dijalankan, banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

"Banyak dampak yang akan terjadi, diantaranya, sosial ekonomi, dimana Kota Palembang adalah Ibukota Provinsi yang ditetapkan menjadi wilayah PSBB, maka daerah kabupaten dan kota lainnya akan terimbas bermacam implikasi atas kebijakan tersebut," pungkasnya.