AMPERA.CO

AMPERA.CO, Palembang - Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Walikota Palembang Harnojoyo, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan pendampingan pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) dilingkungan Pemkot Palembang tidak hanya sebulan atau dua bulan sekali. Melainkan 1 Minggu sekali.

"Kita berharap pendampingan KPK bisa dilakukan seminggu sekali. Sehingga target-target yang sudah ditetapkan bisa tercapai," katanya, usai acara monitoring koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi tahun 2019 ini membahas pendapatan, aset dan sumber PAD Kota Palembang, di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang, Jumat (22/3).

Selain melakukan pendampingan dari KPK, hari ini juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja Opd Palembang selama tri wulan pertama Tahun 2019.

"Semua Opd harus maksimal melakukan optimalisasi PAD. Walaupun progresn capaian belum maksimal, tapi tidak terlalu defisit terkait PAD ini, tentu kita sangat terbantu dengan adanya pendampingan KPK ini," katanya.

Mantan Ketua DPRD Palembang ini menegaskan, bagi kepala Opd yang tidak mampu mengikuti ritme kerja cepat dan tidak mampu memenuhi target yang ditentukan. Siap-siap untuk dievaluasi.

"Kerja ini tidak main-main terkait optimalisasi. Kalau tidak bisa melakukan pencapaian target, harus dilakukan penyegaran. Karena itulah jantung kita (PAD), kalau tidak ada PAD, bagaimana mau melakukan pembangunan," tegasnya.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK Wilayah Sumbagsel Aida Zulaiha mengatakan, koordinasi antar instansi harus berjalan mulai dari perizinan hingga hasil akhirnya.

"Yang kami dorong saat ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Palembang agar tidak ada terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak khususnya di Pemda itu sendiri," pungkasnya.