AMPERA.CO, Palembang - Dirut PD Pasar Palembang Jaya, anggap sesuatu hal wajar jika perusahaan plat merah tersebut tidak memberi sumbangsih bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

Atas pernyataan itu, banyak respon dari masyarakat Metropolis, salah satunya, Pemerhati Sosial, Bagindo Togar Butarbutar, ia menilai, pernyataan Dirut PD Pasar itu menyesatkan dan memalukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

"PD pasar itu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Sangat tidak rasional apabila Dirut PD Pasar menganggap wajar untuk tidak memberikan kontribusi PAD?, sangat memilukan dan memalukan manajemen Direksi PD Pasar berkinerja buruk seperti ini," katanya, Jumat (13/12).

Atas hal itu, pria yang selalu bicara lantang di media ini, mempertanyakan kemana fungsi nilai kapital yang selama ini.

Karena, PD Pasar Palembang Jaya, bukan baru didirikan, kalau keberadaan perusahaan plat merah itu hanya menjadi penghidupan bagi direksi, dan karyawan semata, tentu harus dilakukan evaluasi.

"Jika pemimpin dipilih bukan karena kemampuan. Inilah yang terjadi. Agar tidak terjadi gejolak, sebaiknya, Walikota Palembang segera mengevaluasi rekam jejak, komitmen keprofesian dan prestasi seluruh manajemen direksi PD Pasar. Bila tidak, kondisi seperti ini akan berulang kembali, tak memberi manfaat ekonomis bahkan akan menjadi benalu dalam pengelolaam pemerintahan daerah," katanya.

Ia menilai, sangat tidak wajar jika PD Pasar Palembang Jaya tidak mampu memberikan sumbangsih bagi PAD.

"Coba bandingkan pengelolaan PD Pasar di Kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia, seperti Bekasi, Bogor, Semarang, Bandung, Medan, Padang, Lampung dan daerah lainnya, semuanya berkontribusi relatif besar untuk peningkatan PAD. Apa beda kota kita dengan daerah mereka. Mengapa kita tidak Mampu," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal mengklaim, menjadi hal yang wajar jika PD Pasar tidak sumbang PAD. Karena beberapa tahun terkahir, perusahaan juga tidak pernah minta penyertaan modal dari Pemkot Palembang.

"Jadi wajar kami tidak pernah berikan PAD, kami juga tidak pernah minta penyertaan modal, kamu jingoklah dan nilai dewek. Seperti SP2J mereka nyumbang Rp200 juta tahun ini, tapi berapa dia minta, Rp20 miliar. Terus PDAM nyumbang jugo, coba tanya berapa dia minta, kami ini minta tidak, ngenjuk belum pacak," katanya.