Ampera.co

Direktur Advokasi dan Penegakan Hukum, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, didampingi, anggota, A Yulianto Nurmansyah Dr Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM dan koordinator zona V, wilayah Sumatera, Nazaruddin ibrahim

AMPERA.CO, Palembang - Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mencium potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Hal itu diungkapkan, Direktur Advokasi dan Penegakan Hukum, TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, didampingi, anggota, A Yulianto Nurmansyah, Dr Ragahdo Yosodiningrat, SH, LLM dan koordinator zona V, wilayah Sumatera, Nazaruddin ibrahim, saat melakukan rapat koordinasi dengan TPD Wilayah Sumbagsel, bertempat di kantor DPD PDIP Sumsel, Selasa (23/1/2023).

"Saat ini kita sedang mendata, dugaan pelanggaran administrasi di wilayah Sumsel yang dilakukan ASN yang TSM," kata Ifdal.

Ifdal menjelaskan, dugaan pelanggaran itu adalah, pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK), pemasangan APK ditempat terlarang, dan mobilisasi ASN dalam penyaluran bansos, yang dilakukan pemerintah menjelang pelaksanaan Pilpres.

"Rakyat mencatat, bahwa pembagian bansos menjelang Pilpres yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, jelas menguntungkan salah satu paslon, kami juga mencatat terjadi money politik. Kita juga membaca dari media internasional, bahwa pemilu di Indonesia tahun 2024 ini menjadi sorotan dunia, karena ada anak presiden aktif yang menjadi calon Wakil Presiden," katanya.

Ia mengimbau, kepada semua TPD, agar mencatat dan melaporkan semua temuan lapangan kepada Bawaslu di masing-masing daerah, dan membuat laporan secara serentak. 

"Kami sudah siapkan format laporannya. Kami minta TPD bergerak melihat fakta lapangan yang terjadi. Kami juga meminta netralitas TNI dan Polri. Jangan sampai memihak kepada Paslon tertentu saja," imbuhnya.

Koordinator zona V, wilayah Sumatera, Pemenangan Ganjar-Mahfud, Nazaruddin Ibrahim, mengatakan, berbagai pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, menjadi catatan penting dalam Pilpres 2024 ini. 

"Kejadian-kejadian ini nyata.Kami TPN, jemput bola ke daerah, seperti apa persoalannya. Kami ingin keresahan rakyat, bisa dijawab. Jangan sampai pelanggaran yang TSM terjadi, tanpa ada tindakan," kata Nazaruddin.

"Tegakkan kedaulatan rakyat. Kami tidak akan membiarkan berbagai kecurangan terjadi, Kami minta ini diproses oleh penyelenggara, agar hasil pemilu ini adalah jurdil," pungkasnya.