AMPERA.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, hingga saat ini, belum ada mekanisme yang menjamin perlindungan dari negara terhadap wartawan.

Hal itu diungkapkannya saat melakukan jumpa pers, Selasa (17/1/2023).

Selain mengulas kemerdekaan pers Indonesia, salah satu hal stagnan yang disorot ialah soal perlindungan kesejahteraan jurnalis di Indonesia.

"Hingga saat ini, belum ada mekanisme yang memastikan kawan-kawan yang bekerja di dunia pers itu mendapat perlindungan dari negara," kata Ninik.

"Kemana mereka melapor, bagaimana perlindungan sebagai saksi maupun korban, hak atas pemulihannya, hak atas kebenarannya," sambungnya.

Menurut Ninik, perlindungan kesejahteraan wartawan masih stagnan. Ia ikut menyinggung soal penyelesaian kasus penyerangan dua media pada 2020. Hingga kini, kasus itu tak kunjung selesai.

"Kita ingat dua tahun lalu, ada pelaporan penyerangan terhadap domain digital. Lalu, belum ada proses penyelesaian yang tuntas. Kita tahu bahwa ketika kondisi ini tidak segera diselesaikan, maka bisa berulang terhadap kasus sama," katanya.

Ninik juga menyampaikan keprihatinannya terhadap sebuah media yang sempat diserang beberapa waktu lalu. Ia berharap kasus penyerangan, baik terhadap media maupun jurnalis secara pribadi, dapat dituntaskan agar tak mengalami keberulangan kasus.

"Kita prihatin kemarin juga terjadi pada Tribun Medan yang juga diserang, penyerangan itu bisa di media sosialnya secara pribadi maupun di DDOS-nya. Kita berharap ada penyelesaian yang lebih tuntas dan saling menguatkan," ujarnya.

Selain perlindungan terhadap jurnalis, Ninik menyampaikan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalis. Ia menyebut upaya merevisi UU ITE masih mandek.

"Menurut ,saya kebijakan atau regulasi yang secara infrastruktur mempersempit ruang informasi kepada kawan-kawan jurnalis, tentu ini hal yang perlu kita upayakan rekonstruksinya," pungkasnya.