AMPERA.CO, Palembang - Program perbaikan kawasan kumuh dari pemerintah pusat (Neighborhood Upgrading and Shelter Project atau NUSP) diharapkan oleh pemerintah kota Palembang dapat tetap berlanjut pada tahun 2017, dengan mengajukan usulan perbaikan di 20 kelurahan, meningkat dari tahun 2016 yang hanya merambah di 16 kelurahan.

"Palembang membutuhkan bantuan untuk mengatasi kawasan kumuh di pusat kota, apalagi pada 2018 akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018," kata Asisten Koordinator Pemerintah Kota Palembang Agung Bahari di Palembang, Minggu (19/3).

Dia menjelaskan, Program NUSP merupakan program yang digagas oleh pemerintah pusat yang memberikan bantuan perbaikan kawasan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan kotak sampah, serta penyediaan drainase, dan disalurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya untuk kemudian dilanjutkan ke LKM di 20 Kelurahan.

Program NUSP telah dijalankan sejak 2015, yang awalnya hanya menggarap empat kelurahan yakni Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Satu Ulu, Karya Jaya, dan Kelurahan 15 Ulu. Kemudian pada 2016 diperluas hingga ke 16 kelurahan.

Dengan adanya penambahan 16 kelurahan pada 2016 maka total keseluruhan kelurahan yang mendapatkan bantuan dari NUSP ini yakni sebanyak 20 kelurahan.

Kelurahan itu di antaranya, Kelurahan Pulo Kerto, Kelurahan Kemas Rindo, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Plaju Darat, Plaju Ilir, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan 11 Ulu, Kelurahan 12 Ulu, Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 14 Ulu, Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan 9/10 Ulu, Kelurahan Tuan Kentang dan Kelurahan Kebun Bunga.

Sedangkan pada 2017, program NUSP ini akan diusulkan kembali.

"Kemungkinan jika disetujui, maka anggarannya tidak jauh beda seperti tahun sebelumnya yakni Rp500 juta per satu kelurahan," kata dia.

Satker NUSP, Albert Midianto mengatakan terdapat tujuh indikator kawasan kumuh diantaranya rumah rusak karena terbakar, drainase, air bersih, sanitasi dan masih ada lagi.

Melalui program NUSP ini diharapkan dapat mengurangi titik-titik wilayah kumuh di Kota Palembang yang terdata seluas 1.300 hektare.

"Kebanyakan usulan dari warga untuk pembuatan drainase," kata dia