Senin, 06 Mar 2017 - 21:16:00 WIB - Viewer : 5172
Pencairan Bansos Palembang 2015 Diduga Bermasalah
AMPERA.CO, PALEMBANG - Puluhan massa, yang tergabung dalam komite masyarakat untuk transparansi anggaran Sumsel datangi, kantor Pemerintah Kota (Pemkot). Massa tersebut menuntut agar, Walikota Palembang mempertanggung-jawabkan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dianggarkan pada Dinas Sosial (Dinsos) yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palembang Tahun 2015 sebesar Rp 784.800.000 .
"Dana yang diperuntukan bagi penyandang cacat itu, tidak sampai ketangan yang berhak menerimanya. Karena, banyak alamat penerima yang tertera dalam laporan, tidak sesuai dengan fakta lapangan,"kata Koordinar Aksi, Edo Pratama, usai melakukan aksi didepan kantor Pemkot Palembang, Senin (6/6).
Selain itu, sambungnya, pihaknya juga mendesak agar Walikota Palembang menelusuri aliran dana yang diduga masuk ke kantong pribadi pejabat Dinsos Palembang saat itu.
"Kami minta Pemkot Palembang dapat setransparan mungkin dalam pengelolaan keungan daerah yang bersumber dari rakyat yakni APBD Palembang,"imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, M Jibril mengatakan, pejabat yang ada di Dinsos saat itu sudah melakukan kezoliman kepada rakyat yang kurang beruntung. Pasalnya, banyak penerima bantuan penyadang cacat, orang sehat.
"Dana jelas bagi penyandang cacat. Tapi kenyataanya, dana itu turun untuk orang sehat. Sementara untuk yang murni cacat tidak diberikan bantuan,"katanya.
Menyikapi hal itu, bekas Kepala Dinsos Palembang, Faizal AR yang saat ini benjabat sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Palembang, menampik dugaan ada penyelewengan di Dinsos Palembang pada Tahun Anggaran 2015 lalu.
Karena, ia mengaku, dana Bansos sudah di stop pada tahun 2014, 2015 dan 2016 saat ia menjabat sebagai kepala Dinsos Palembang.
"Kita tidak pernah lagi anggaran dana Bansos sejak saya menjabat 2014,2015 dan 2016. Yang ada hanya bantuan dari pusat, itupun untuk pengambilannya melalui kantor Pos,"Katanya singkat saat dihubungi melalui sambungan telepon celular.
Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Syahril Eddy mengatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar banyak soal itu, karena aksi tersebut dilakukan di Pemkot Palembang.
Tapi, yang menjadi pertanyaannya, mengapa aksi baru dilakukan sekarang. Padahal, laporan LPJ dan LKPJ Tahun 2015 telah selesai di Tahun 2016 lalu.
"Kami tidak bisa menindaklanjutinya. Karena, mereka demo di Pemkot Palembang. Kalau mereka demo di DPRD Palembang, tentu akan segera kami tindaklanjuti. Laporan LPJ dan LKPJ Dinsos Palembang 2015 sudah rampung pada Tahun 2016 lalu,"pungkasnya.
