AMPERA.CO, Palembang - Pj Walikota Palembang, H Ratu Dewa, langsung merespon, terkait pengurangan anggaran, Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan bagi warga tak mampu.

Dewa mengatakan, untuk program UHC BPJS kesehatan di APBD Kota Palembang tahun 2023 telah dilalokasikan anggaran sebesar Rp 62 milyar, yaitu untuk penerima bantuan iuran (PBI) dan bantuan peserta mandiri kelas 3. 

Anggaran itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan selapanjg Tahun 2023 ini. 

"Memang benar pada APBD Perubahan Kota Palembang Tahun 2023 ada penurunan sebesar Rp 46 miliar, hal itu dikarenakan capaian UHC di Palembang sudah 100 persen. Serta melihat juga realisasi pembayaran semester 1 2023 ini, termasuk pergeseran pembebanan anggaran, karena adanya migrasi kepesertaan PBI dari APBD ke APBN," ujarnya.

Dewa menambahkan, hal itu dilakukan sebagai langka optimlisasi dan rasionalisasi belanja APBD, agar dapat melaksanakan anggaran secara baik, efektif dan efisien.

"Pada intinya urusan tersebut tetap dicover pemerintah, tapi bukan lagi dari APBD melainkan APBN," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Palembang, Duta Wijaya Sakti, menyoroti pengurangan anggaran UHC bagi rakyat miskin di kota Palembang.

"Pengurangan anggaran UHC sebesar Rp 46 miliar, pada APBD Perubahan Palembang Tahun 2023," kata Duta Wijaya Sakti, usai menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Palembang, Selasa (19/9/2023).

Dijelaskannya, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

"Pada APBD induk 2023, komisi 4 sudah menyetujui anggaran UHC bagi rakyat miskin untuk pembuatan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebesar Rp 108 M. Ternyata pada APBD perubahan 2023, anggaran Rp 108 M tersebut dikurangi oleh Pemkot Palembang sebesar Rp 46 M, dengan alasan, biaya KIS tersebut dibebebankan pada APBN," kata Duta.

Anggota DPRD Palembang dua periode ini mengaku, berdasarkan fakta yang ada, sampai hari ini, dana APBN untuk mengcover KIS tersebut tidak maksimal. Sehingga dikhawatirkan, banyak masyarakat miskin di Palembang tidak bisa lagi berobat, karena tidak dicover KIS.

"Kami mendesak, agar Pj Walikota Palembang, bisa mengembalikan anggaran UHC, seperti yang disahkan pada APBD induk 2023," ujarnya.

"Jika anggarannya tidak ada, maka rakyat miskin tak bisa mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan di RS secara gratis," pungkasnya.