Foto: Ilustrasi

Situs Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

AMPERA.CO, Palembang -  Hasil penelitian dan kajian dari Dirjen Aptika Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia tahun 2013-2014 menyebutkan Sumatera Selatan berada pada peringkat kelima terendah seluruh Indonesia pengguna e-government.

Pemeringkatan e-goverment Indonesia memiliki beberapa indikator penilaian diantaranya infrastruktur ,konten, aplikasi maupun sdm yang terkait dengan pengelolaan website untuk pelayanan publik. Menurut DR. Amri Dunan selaku Peneliti Badan Litbang Sdm Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia dengan mengambil informasi dan data dari kelompok masyarakat tertentu seperti LSM dan wartawan media cetak maupun elektronik di Sumsel serta hasil diskusi  terarah dengan sejumlah lembaga bantuan hukum seperti LBH dan Ikadin menunjukan bahwa website pemerintah propinsi Sumsel cenderung dikelola kurang optimal karena informasi yang diinginkan masyarakat kurang transparan dan lengkap.

Dalam penanganan beberapa  kasus tertentu seperti kasus tumpang tindih lahan perkebunan dan kehutanan pihak LSM dan wartawan kesulitan mendapatkan informasi yang valid baik secara online maupun offline. Oleh karena itu, Amri berharap agar akses informasi menggunakan transaksi on line melalui website pemerintah propinsi Sumsel harus  lebih up to date, transparan dalam pelayanan e-goverment serta optomalisasi penyediaan akses internet dalam ruang publik seperti di terminal, halte bus, rumah sakit, pasar serta bandara di Sumsel perlu diwujudkan agar ada partisipasi masyarakat untuk selalu aktif berinteraksi menggunakan layanan e-government secara online.

BerlianPratama