Rabu, 06 Des 2023 - 10:00:00 WIB - Viewer : 9932

Tingkatkan Pelayanan Publik, Disdukcapil Palembang Adakan FKP

Ed : Trie Putra

Ampera.co
Kadisdukcapil Palembang Dewi Isnaini pimpin FKP

AMPERA.CO, Palembang - Guna meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Palembang, adakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media masa, tokoh masyarakat dan agama serta semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan lainnya.

Acara tersebut dilaksanakan atas dasar, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Nomor 19 Tahun 2022, tentang, penyelenggaraan FKP di instansi pemerintah.

Kepala Disdukcapil Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan, Disdukcapil selaku dinas yang berkaitan dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat, sangat perlu melaksanakan kegiatan ini, agar semua pegawai dapat memberikan layanan terbaiknya.

"FKP ini juga bertujuan mengumpulkan ide dan inspirasi serta keluhan terkait pelayanan Disdukcapil Palembang," kata Dewi Isnaini, didampingi Sekretaris Santi Zahara, Rabu (6/12/2023).

"FKP juga sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik. Forum ini kita harapkan dapat menjaring permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan, mencari solusi permasalahan yang timbul pada pelayanan dan menindaklanjuti perbaikan pelayanan Administrasi Kependudukan," kata Dewi lagi.

Ditambahkannya, FKP juga menjadi media penyelaras dan penyemimbang, kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

Selain memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan, FKP juga secara otomatis menerima berbagai bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.

"Forum ini kita harapkan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara dan memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. Tentunya, ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik, serta memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan,"pungkasnya

 

    Simak Berita lainnya seputar topik artikel ini :