AMPERA.CO

anton yuzar

AMPERA.CO, PALEMBANG - Usulan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang segera memvertikalkan Badan Narkotika Kota (BNK) Palembang menjadi BNN Palembang, belum juga terealisasi.

Hal itu terbukti, masih dianggarkannya dana untuk BNK Palembang pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palembang Tahun 2017 sebesar Rp 2,3 miliar.

"Parahnya lagi, anggarannya jauh lebih besar dibanding tahun 2016 ini, yakni hanya 1,4 miliar. Tahun depan menjadi Rp 2,3 miliar, padahal kita apa perannya selama ini, ya bisa dikatakan seperti macan ompong," kata anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Rabu (16/11).

Padahal jelas, kalau BNK sudah divertikalkan bisa menghemat anggaran Pemkot Palembang. Karena, jika sudah menjadi BNN Palembang, semua anggaran akan dilakukan oleh pusat, sementara daerah hanya menjalankannya saja.

"Coba bayangkan, kalau dana sebesar itu untuk kepentingan rakyat yang lebih luas. Saya rasa, jauh lebih bermanfaat,"ujarnya.

Sekarang ini, sambungnya, mengapa hal itu belum terealisasi, karena tidak ada komitmen yang kuat dari Kepala BNK Palembang untuk melakukan perubahan.

"Tentu, kami sangat menyayangkan, ini artinya tidak ada inovasi dari kepala BNK Palembang, untuk melakukan perubahan,"katanya

Menurutnya, kinerja BNK Palembang, hanya sosialisasi dan program ini dianggap tidak tepat sasaran. Selain itu, BNK juga tidak dapat mengambil tindakan serta melakukan penyidikan.

"Program BNK kami anggap mubazir. BNK hanya menjadi beban dalam APBD. Sangat berbeda jika BNK menjadi BNN Palembang. Mereka akan lebih punya kemampuan strategis, bisa melakukan penyidikan. Jadi lebih bermanfaat,"katanya.

Ia menambahkan, sebenarnya, pihaknya sudah lama menyampaikan usulan tersebut kepada Walikota Palembang. Tapi sepertinya tidak ada respon positif.

"Dana APBD ini harus menyentuh masyarakat. Artinya jangan sampai mubazir, tapi mereka (Pemkot) belum juga merealisasikan saran kami,"pungkasnya