Ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, Chandra Darmawan

AMPERA.CO, Palembang - Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (Opd) dilingkungan Pemkot Palembang yang belum menyelesaikan laporan keuangan Tahun 2018, mendapat perhatian serius wakil rakyat.

Anggota Komisi II, DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, kelalaian dalam keterlambatan Opd melaporkan keuangan Tahun 2018 tersebut karena tidak ada sangsi tegas dari Pemkot Palembang. Akibatnya, Opd merasa tidak bertanggungjawab dengan tugasnya.

"Kami sangat prihatin. Padahal laporan keuangan itu merupakan tanggungjawab mereka (Opd), dan merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang harus diselesaikan tepat waktu yakni sebelum awal tahun, sekarang yang kita butuhkan ketegasan Walikota," kata Chandra saat dihubungi melalui sambungan telpon, Jumat (25/1).

Ketua DPC PBB ini mengaku, kejadian seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Ia berharap, Walikota Palembang bisa segera mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi Opd yang tak bekerja dengan serius.

"Kejadian ini sudah berulang terjadi. Bayangkan Opd yang diberikan target retbusi atau pajak tidak pernah capai target, tapi tidak pernah ada sangsi alias masih bertahan. Saya tidak perlu sebutkan Opd itu, semua sudah tau," katanya.

Ia menambahkan, kalau memang Pemkot Palembang mau menginginkan perubahan, kedepan diharapkan bisa menerapkan reword bagi yang berprestasi dan panismen bagi Opd yang tak bekerja sesuai target.

"Kami melihat tidak ada keseriusan dari Opd yang belum selesainya laporan keuangan. Saya minta Walikota segera ambil langkah tegas," pungkasnya.