AMPERA.CO, Sekayu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melaksanakan rapat paripurna masa persidangan II rapat ke-19 dalam rangka penyampaian penjelasan raperda tentang hak keuangan dan administrastif pimpinan dan anggota DPRD Muba, pada pukul 10.00 Wib, Senin (10/07/2017).

Rapat paripurna istimewa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Muba H Abusari Burhan SE MSi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi dan pimpinan FKPD serta para OPD.

“Inisiatif pembuatan perda ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga DPRD dan eksekutif,” ujar Abusari.

Dengan adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak keuangan, lanjut Abusari, maka pimpinan dan anggota DPRD akan berkomitmen melakukan peningkatan kinerja demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Kami akan bekerja lebih maksimal lagi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perlu disadari bahwa perda yang telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif adalah untuk kepentingan masyarakat Muba,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Tapriansyah SPd,I menjelaskan, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 pada tanggal 2 Juli 2017, maka aturan mengenai tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2004 tidak lagi berlaku.

“Ada beberapa perubahan yang mendasar dari PP Nomor 18 tahun 2017, yaitu jenis dan nominal tunjangan. Selain itu fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Muba dan tidak akan membebani APBD,” bebernya

Ditambahkannya, terkait hal tersebut, maka terdapat ada beberapa perubahan tambahan jenis yakni fasilitas dan tunjangan komunikasi, dan hal yang mendasar berubah adalah tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan tunjangan transportasi dalam rangka mendukung kinerja dan tugas fungsi DPRD Muba” tambahnya