Ampera.co

AMPERA.CO, Palembang - Fraksi Nasdem DPRD Palembang soroti persoalan lambannya pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) yang dianggap menyulitkan warga maupun pengusaha yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Sumatera Selatan (Sumsel) ini.

"Belum lagi soal biaya kebijakan yang diminta, tentu itu sangat memberatkan,"kata Ketua Fraksi Nasdem, Hardi, saat rapat Paripurna DPRD Palembang, dengan agenda menyampaikan pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda LPJ Walikota Palembang Tahun Anggaran 2016.

Dikatakan Hardi, kondialsi perokonomian lagi lesu. Hendaknya dibantu investor atau masyarakat dalam melakukan pengurusan izin. Bukan malah memperaulit.

"Tentu kita berharap bisa dilakukan secara baik cepat dan tepat, tanpa embel-embel,"ujarnya.

Menurutnya, saat hari ini tidak bisa dipungkiri, masih ada masyarakat ataupun pengusaha yang mengeluhkan biaya kebijakan yang melebihi aturan yang ada.

"Jangan sampai hal itu terjadi (Pungli), ya Pemkot Palembang harus lebih meningkatkan pengawasan di setiap jajarannya khususnya di dinas PU PR yang menangani pembuatan IMB,"pungkasnya