AMPERA.CO, Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menjadi satu-satunya daerah, di Sumatera Selatan yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Kemenkeu RI, Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A saat menyerahkan plakat dan piagam kepada Pemkot Palembang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) kota Palembang di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Senin (9/11/2020).

"Sesuai arahan dari kantor pusat untuk menyampaikan piagam pernghargaan terhadap pencaapaian Pemerintah kota Palembang atas LKPDnya mendapatkan opini WTP dari KPK dan Alhamdulillah opini WTP ini bukan hanya tahun 2019 tetapi sudah 10 kali berturut-turut," kata Taukhid.

Menurutnya, apa yang diraih tersebut meruapkan suatu hal yang istimewa dikarenakan kota Palembang merupakan satu-satuny daerah yang mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali.

"Bahkan Provinsi saja belum 10 kali, mungkin yang lainnya ada OKI sebanyak 9 kali. Misi utama kami kesini yaitu untuk menyampaikan ini yang ditandatangi langsung oleh Menteri Keuangan," ujarnya.

"Kami juga baru saja melakukan penetapan MoU yang selama ini tertunda tentang pertukaran informasi pemanfaatan data dan informasi serta penguatan koordinasi di Wilayah kota Palembang," ujarnya.

Sementara itu, Sekrataris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, bahwa apa yang diraih tersebut tidak akan didapat tanpa kerjasama dari seluruh OPD yang ada di kota Palembang.

"Karena ternyata, kalau sudah 10 kali berturut-turut mendapatkan pelakat khusus. Palembang satu-satunya daerah di Sumsel ini yang mendapatkan WTP berturut-turut sejak 2010," katanya

Sambung Dewa, selain mendapatkan penghargaan tersebut, Pemkot Palembang juga telah melakukan penandatanganan MoU untuk saling mendapatkan informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah kota Palembang.

"Alhamdulillah mereka juga siap membantu. Termasuk juga sosialisasi-sosialisasi tentang pengelolaan Akutansi Sistem Keuangan Daerah," pungkasnya.