Jumat, 21 Jul 2017 - 01:25:00 WIB - Viewer : 556

4 fraksi walkout, pengesahan RUU pemilu hanya diikuti 6 fraksi

Laporan : Feri Yuliansyah

AMPERA.CO, Jakarta - Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Kamis malam (21/7) berakhir dengan walkout-nya empat fraksi DPR-RI. Fraksi Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat memilih walkout dan memilih tidak ingin bertanggungjawab atas voting atas Rapat Paripurna tersebut.

Sebelumnya rapat paripurna memutuskan tentang mekanisme pengesahan RUU ini, dengan dua opsi yang menitikberatkan kepada Presidential Threshold. Fraksi Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat tetap bersikukuh untuk memperjuangkan Presidential Threshold diangka 0 persen, yang mereka yakini sebagai amanah konstitusi. 

Usai memberikan pandangan fraksi, seluruh anggota fraksi Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat ikut keluar, termasuk juga anggota Fraksi yang duduk di kursi pimpinan.

"Karena fraksi gerindra memilih tidak ikut bertanggung jawab atas atas voting ini,saya pamit undur diri, dan menyerahkan pimpinan sidang kepada ketua DPR" kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang saat itu sedang memimpin jalannya persidangan.

Tidak hanya Fadli, pimpinan DPR lainnya dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto dan Fraksi PAN Taufik Kurniawan juga turut meninggalkan ruangan.

Setelah ditinggal, meja pimpinan rapat hanya diduduki oleh Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Meski berbeda pandangan dengan para peserta rapat yang ada, Fahri tetap bertahan sebagai salah satu pimpinan sidang.

"Saya bertahan sebagai pimpinan Dewan. Secara etis memang harus ada dua. Saya mengambil itu. Kedua, kalau ditanya sikap angket, karena saya satu-satunya yang berbeda dengan bapak-bapak, saya pilih B tapi tidak walkout," kata Fahri saat melakukan interupsi.

Fahri Hamzah sebelumnya ikut voting dan ikut dengan arahan PKS yang memilih paket B, yaitu Presidential Threshold diangka 0 persen.

‎Setia Novanto melanjutkan dan memimpin sidang,kemudian menawarkan untuk pengambilan keputusan atas RUU Penyelenggara Pemilu ini. Pilihannya saat ini hanya opsi A, yaitu Presidential Threshold diangka 20 persen untuk tingkat parlemen dan 25 persen untuk suara nasional.

"Karena tinggal opsi A. Apa disetujui?" kata Novanto

"Setuju," jawab peserta yang berarti RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan pemerintah setuju melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya. "Sebagaimana tadi telah diadakan pengesahan dalam paripurna," kata dia dalam sidang, Jumat (21/7) dinihari.

Ia mengatakan, setidaknya pelaksanaan Pemilu 2019, sudah ada landasan hukumnya, sekaligus menunjukkan kepatuhan seluruh parpol pada keputusan. "Ini juga seperti diatur dalam pasal 6a ayat 45 UUD 1945, berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Tjahjo.

Selama sembilan bulan pansus bekerja menggodok RUU Pemilu, Tjahjo mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan tim pansus. Hingga akhirnya 543 pasal RUU Pemilu pun disahkan.

 

Komentar Berita