Istimewa

Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar

AMPERA.CO, Palembang - Masa reses merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap anggota DPRD untuk kembali ke Daerah Pemilihan (Dapil) guna menyerap aspirasi masyarakat. Namun, bagi oknum legislator yang memilih mengabaikan momentum ini, konsekuensi berat sudah menanti di depan mata.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar Butar Butar, memberikan kritik tajam terkait fenomena anggota dewan yang tidak turun menemui konstituennya. Menurutnya, kegagalan melaksanakan reses bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat.

Bagindo menegaskan bahwa absennya wakil rakyat di tengah konstituen akan berdampak patal dan bisa menghancurkan persepsi warga terkait komitmen dan keberpihakan sang legislator.

"Reses itu jembatan aspirasi. Jika jembatan ini diputus, jangan harap publik percaya bahwa legislator tersebut memperjuangkan kepentingan mereka. Ekspektasi publik itu besar, mereka ingin didengar. Jika tidak dilaksanakan, maka label lupa diri akan melekat kuat," ujar Bagindo, Kamis (8/1/2026), saat diminta komentarnya terkait ketidakhadiran anggota DPRD kota Palembang Dapil 2 atas nama Hafiz Ramadhonie karena alasan sakit, pada reses 4-6 Desember 2025 lalu.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sumsel ini mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam menilai kinerja wakilnya. Ia memprediksi legislator yang enggan turun ke Dapil tidak akan memiliki peluang pada kontestasi politik berikutnya.

"Jangan pernah berharap akan mendapatkan dukungan politik kembali pada pemilu mendatang. Rakyat punya memori yang kuat. Mereka tidak akan memilih kucing dalam karung atau sosok yang hanya muncul saat butuh suara, tapi menghilang saat menjabat," tegasnya.

Konsekuensi yang paling fatal, menurut Bagindo, adalah hilangnya legitimasi moral bagi sang tokoh untuk menduduki jabatan publik atau institusi sosial politik lainnya di kota ini.

"Sangat dimaklumi jika sosok wakil rakyat yang tidak amanah seperti itu tidak lagi diberikan peluang maupun peran dalam posisi jabatan institusi sosial politik manapun. Kota ini butuh pemimpin yang berintegritas dan mau bekerja, bukan sekadar pemilik kursi yang abai terhadap suara konstituennya," pungkasnya.