Selasa, 07 Nov 2017 - 14:42:00 WIB - Viewer : 1186

Beri Kelonggaran Hotel Ibis, Dinas PU PR Ingkar Janji

Rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Pekerja sedang mengecor tiang Hotel Ibis, beberapa bulan lalu

AMPERA.CO, Palembang - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR), Syaiful Bay, kembali berkelit terkait komitmen yang pernah ia sampaikan dihadapan anggota DPRD Palembang, saat rapat sekitar sepekan lalu.

Dalam rapat itu, ia diminta wakil rakyat untuk mengambil langkah tegas, atas kesalahan-kesalahan yang di lakukan dalam proses pembangunan Hotel Ibis milik PT Thamrin Group, apakah izinnya di bekukan atau dicabut.

Tapi, kenyataannya, sampai Selasa (7/11), hal itu belum dikakukan, karena ia mengkhawatirkan, PT Thamrin Group akan melakukan upaya hukum, apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis di bekukan atau di cabut.

"Sekarang pihak Hotel Ibis sudah melakukan pembongkaran terhadap sekat-sekat yang ada di basment. Kami tidak bisa sepihak, nanti Pemkot Palembang dituntut. Kami saat ini sifatnya menunggu,"katanya, Selasa (7/11).

Menurutnya, usulan anggota dewan yang meminta agar dinas PU PR mengambil langkah tegas, tidak bisa semerta-merta harus dilaksanakan, karena hal itu hanya sebagai usulan atau saran.

"Mereka (Hotel Ibis) punya cara juga apabila kita mengambil langkah yang dianggap merugikan. Dewan silahkan kasih saran, kan boleh. Tapi kalau secara hukum tidak bisa, kita tidak bisa bertengkar dilapangan (saat sidak bersama Opd dan DPRD Palembang),"katanya.

Syaiful mengaku, ia sudah melakukan komunikasi dengan pihak Hotel Ibis untuk segera memperbaiki kesalahan dan harus disesuaikan dengan gambar. Ditambahkannya, hal itu tidak diberi deadline waktu tertentu. Karena tidak ada aturan yang mengatur.

"Kita menunggu pembongkaran dilakukan Thamrin, sekat-sekat atau pun GSJ dan GSB yang menyalahi,"ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, DPRD Palembang, Ade Victoria mengatakan, Pemkot Palembang melalui dinas PU PR harus memahami dulu aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2017, tentang bangunan gedung.

Harusnya, kata Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) Palembang ini, Pemkot Palembang tidak perlu takut dengan pengembang, kalau sudah memahami aturan yang ada.

"Kan sudah jelas pelanggarannya, pemalsuan data luasan tanah, kontruksi bangunan tidak sesuai izin yang dikeluarkan PU PR dan banyak lagi yang lain. Kami minta Pemkot tidak lagi mengulur-ulur waktu, laksanakan dan tegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2017,"katanya.

Ade menambahkan, yang lebih parah lagi, retribusi yang dibayarkan oleh Hotel Ibis untuk Pemkot Palembang masih mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2012. Padahal, Pemkot sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2017.

"Mereka bayar retribusi bangunan Hotel Ibis Rp 1,3 miliar. Harusnya bisa lebih kalau menngacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2017, karena mereka membayar retribusi sekitar bulan April atau Mei,"pungkasnya

Komentar Berita