Selasa, 15 Mei 2018 - 23:52:00 WIB - Viewer : 62

BPPD Usul Pembentukan Peta Spasial ke Dewan

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO

AMPERA.CO, Palembang - Untuk melaksanakan program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2017, tentang klasifikasi, besaran tarif dan ketetapan minimal PBB Perkotaan, Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang usulkan pembentukan peta spasial ke DPRD Palembang.

Kepala BPPD Palembang, Shinta Raharja melalui, Kabid PBB dan BPHTB, Hairul Anwar mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemilahan terhadap wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak, untuk melaksanakan program pembebasan PBB, sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2017, perubahan atas Perwali Nomor 15 Tahun 2014 Tentang klasifikasi, besaran tarif dan ketetapan minimal PBB Perkotaan.

"Kita harus pisahkan mana wajib pajak yang kita bebaskan pajaknya dan mana masyarakat yang masih memiliki kewajiban piutang," katanya, Selasa (15/5).

Menurutnya, BPPD Kota Palembang sedang mengusulkan pembentukan peta spasial ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Karena, dengan adanya data spasial tersebut, akan lebih akurat dalam menentukan nominal pada setiap pajak yang dibebankan ke masyarakat.

"Kedepan masyarakat maupun petugas dari BPPD sendiri, tidak dapat memanipulasi data pajak, baik itu PBB maupun BPHTB," ujarnya.

Dengan penerapan peta spasial tersebut, maka BPPD Kota Palembang, akan lebih teiti dalam menentukan retrubusi pajak suatu objek bangunan maupun properti lain yang dimiliki wajib pajak.

Meski akan memakan waktu cukup lama, seperti di daerah lain yang sudah menerapkannya, hal itu akan memberikan keakuratan data wajib pajak dan objek pajak yang dimiliki.

"Nanti masyarakat harus menunggu satu sampai dua bulan, untuk mendapatkan nilai pajak. Karena, akan ada survey kelapangan, ada peta bidangnya dan administrasi lain yang memakan waktu cukup lama, sama seperti yang diterapkan BPN," katanya.

Kedepan wajib pajak baru tidam dapat lagi main tembak terhadap objek pajak yang akan dibayarkan.

"Kalau dulu cukup minta PBB tetangga, dan keluar nominal yang sama terhadap beban pajak yang dibayarkan. Kedepan tidak bisa lagi," pungkasnya.

Saat ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait Perwali Nomor 73 Tahun 2017, tentang pemberian pengurangan pokok atas piutang piutang PBB dan bangunan perkotaan, yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat.

Kemudian, Perwali Nomor 13 Tahun 2018, tentang pembebasan PBB perkotaan atas objek pajak, dengan ketetapan PBB sampai dengan Rp 100 ribu  kebawah dan pemotongan piutang pokok Rp75 ribu dengan Rp50 ribu.

"Kami terus melakukan sosialisasi di kecamatan-kecamatan, dimana itu dilakukan dengan sosialisasi terkait insentif RT/RW," pungkasnya.

    TAGS   :

Komentar Berita