AMPERA.CO, Jakarta - Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang melakukan tindakan secara tegas dan keras terhadap dinamika di media sosial sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Sikap presiden patut diapresiasi meskipun sudah terbilang terlambat" kata Sya’roni di Jakarta, Senin (2/1/2017).

Sya’roni menambahkan, dalam penindakannya aparat penegak hukum diharapkan tidak berat sebelah. “Siapa pun yang melontarkan ujaran kebencian dan hoax harus ditindak, meskipun dari akun yang bertendensi sebagai pendukung presiden,” ujarnya.

Menurut Sya’roni perang di dunia maya sudah terjadi sejak Pilpres 2014. “Meskipun pilpres telah usai, ketegangan di medsos tidak mereda, bahkan semakin memanas saat memasuki tahapan Pilkada Jakarta dan mencapai puncaknya ketika mencuat kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur Jakarta Ahok,” kata dia.

Kedua belah pihak sambung Sya’roni, saling memborbadir dengan berbagai amunisi berupa meme, hoaks dan sebagainya. Dinamika di media sosial menjadi sangat panas dan sudah tidak sehat. Pertarungan konvesional di lapangan telah berpindah ke media sosial.

Untuk menghentikannya, Sya’roni berpendapat, selain penegakan hukum yang tegas dan keras. “Presiden bisa berinisiatif menghimbau kepada pendukungnya untuk menghentikan serangan di media sosial. Diakui atau tidak, faktanya ada pendukung Jokowi dan Ahok yang sangat intensif melakukan serangan di media sosial,” kata dia.

Diharapkan kata Sya’roni dengan adanya himbauan dari Jokowi, para pendukung tersebut bersedia menghentikan serangannya. Dan apabila serangan tersebut dilakukan secara terorganisir, diharapkan Presiden bertindak tegas dengan membubarkan organisasi itu.

“Dengan mengendurkan serangan dari sisi pendukung Jokowi dan Ahok, maka diharapkan dari sisi yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Namun, jika kedua-duanya tetap melakukan provokasi, maka tindakan tegas perlu dilakukan,” tegas Sya’roni.

Di sinilah kata Sya’roni perlu kearifan aparat penegak hukum untuk bertindak tidak berat sebelah. Siapa pun yang melakukan provokasi harus ditindak. Jika aparat tebang pilih, besar kemungkinan ujaran kebencian akan semakin membesar.

“Presiden Jokowi juga harusnya bertindak sebagai negarawan sejati, yaitu bersedia bertemu dengan semua kalangan. Jangan hanya kelompok itu-itu saja yang ditemui. Jokowi adalah kepala negara yang sudah seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

Dan yang perlu diperhatikan kata Sya’roni adalah aparat harus bisa membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. Kritik sangat diperlukan dalam era demokrasi. Kritik harus tetap diberi ruang sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi.