AMPERA.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan beras impor ilegal 250 ton di Sabang, Provinsi Aceh. Saat ini, ratusan ton beras ilegal disegel di gudang diduga milik perusahaan swasta, yakni PT Multazam Sabang Group (MSG).

Amran menegaskan pihaknya menggandeng aparat hukum untuk mendalami pelaku impor beras ilegal tersebut. Adapun pengusutan saat ini masih terus dilakukan.

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 WIB bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar" ungkap Amran dalam konferensi pers di kediamannya Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).

Dijelaskan amran, bahwa saat ini stok beras nasional berada pada kondisi tertinggi, sehingga Presiden RI Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tidak ada impor beras.

Ia menilai masuknya beras ilegal ini bertentangan dengan perintah Presiden. "Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori-teori pembenaran," jelas Mentan Amran. 

Amran juga mengungkap kejanggalan lain terkait proses izin impor tersebut. Menurutnya, terdapat rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November, namun izin impor dari Thailand sudah keluar sebelum rapat dilakukan.

"Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," jelasnya.

Menurut Amran, ada pihak yang beralasan impor dilakukan karena harga beras dari Thailand dan Vietnam lebih murah. Namun ia menilai hal itu terjadi karena Indonesia saat ini memang tidak sedang melakukan impor. "Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan. Ada yang mengatakan, "Iya, Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah." Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras," tegasnya.

Mentan Amran memastikan beras ilegal tersebut telah disegel dan meminta aparat untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat. "Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," jelas amaran.

Menurut amran, Siapa yang melakukan, nanti sementara akan dilakukan pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan, Meski impor dilakukan pada zona perdagangan bebas atau free trade zone, Amran menegaskan kegiatan tersebut mesti sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kementan.

"Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah, ini yang mungkin tidak diperhatikan. Itu alasannya," ungkapnya.

Amran menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk memastikan impor tersebut. Dia juga memastikan perizinan ke jajarannya setingkat direktorat jenderal (dirjen), deputi, hingga Bapanas.

Namun hasilnya, tidak ada pihak pemerintah pusat yang telah menyetujui impor beras tersebut. Amran pun menegaskan, stok beras di Sabang dalam kondisi melimpah.

"Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 402 ton untuk 3 bulan, siap. Jadi, stok kita banyak. Ini nasionalismenya di mana? Ini adalah kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan," pungkasnya.