Senin, 20 Agu 2018 - 13:59:00 WIB - Viewer : 448

Dewan Desak Pemprov Sumsel Lunasi Hutang Rp 615 M pada Pemkot Palembang

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO, Palembang - Ketua Komisi II, DPRD Palembang Ferry Anugrah mendesak agar Pemprov Sumsel segera melunasi tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disetorkan untuk Pemkot Palembang sebesar Rp 615 miliar (M) sebelum masa jabatan Gubernur berakhir.

Terkuaknya hal itu berdasarkan hasil rapat antara, Komisi II DPRD Palembang dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang, tentang ABPD Perubahan Kota Palembang 2018, Kamis (16/8).

Ferry mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, hutang DBH Pemprov Sumsel pada Pemkot Palembang itu sudah terjadi sejak Tahun 2016 hingga 2018, dengan nilai sebesar Rp 615 M.

"Total hutang Rp 615 M. Tapi, berdasarkan informasi yang kami terima, pada Tahun 2018 ini, Pemprov Sumsel hanya menganggarkan Rp 416 M untuk mebayar tunggakan tersebut, artinya hutang Pemprov masih tersisa Rp 199 M," katanya, Senin (20/8).

Politisi muda Partai Demokrat ini mengingatkan, bahwa kepala daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya, tidak boleh meninggalkan hutang, hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 24 Tahun 2007 tentang, pedoman pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Dimana, isi lampiran I, tentang langkah kerja pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah, di poin ke IV huruf D Nomor 1-4 berbunyi, teliti apakah terdapat pengeluaran daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam APBD.

Kemudian Nomor 4, apakah terdapat utang/piutang pemerintah daerah dari dan kepada pihak ke III, pajak retribusi dan lain-lain yang belum terselesaikan dan berapa jumlahnya.

"Jadi jelas dalam aturan, setiap kepala daerah yang akan mengakhiri jabatannya tidak boleh meninggalkan hutang," jelasnya.

Ia berjanji, persoalan itu akan di bawah ke forum rapat Paripurna DPRD Palembang, untuk mempertanyakan komitmen Pemprov Sumsel melunasi tunggakan DBH tersebut.

"Angka itu besar. Itu uang rakyat, harus jelas. Kami akan bawah masalah ini ke Rapat Paripurna," tegasnya.

    TAGS   :

Komentar Berita