Minggu, 08 Okt 2017 - 14:03:00 WIB - Viewer : 62

Disnakertrans Sumsel Dianggap Tak Tegas

rep :AT.Putra/Ed:Feri

Ampera.co
Tower crane dilokasi Hotel Ibis

AMPERA.CO, Palembang - Anggota Komisi III, DPRD Palembang, Ade Victoria mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Sumsel segera mencopot tower crane dilokasi pembangunan Hotel Ibis.

"Jelas penggunaan tower crane yang digunakan dalam membangun Hotel Ibis menyalahi aturan. Apalagi tidak ada izin penggunaan tower crane seperti itu,"kata Ade, Minggu (8/10).

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengingatkan Disnakertrans Sumsel untuk tidak tutup mata. Karena, resikonya terlalu besar, terutama bagi warga sekitar pembangunan Hotel yang diketahui milik PT Thamrin Group itu.

"Disnakertrans Sumsel harus bertindak tegas. Jangan hanya diam. Kalau pengembang tidak mau melepas tower crane sendiri, perintahkan Satpol PP untuk mencopotnya,"tegasnya.

Hal serupa diungkapkan, anggota Komisi V DPRD Sumsel Anwar Hasan BA, mengatakan, tidak semestinya dinas terkait bersikap tutup mata atau diam dalam menyikapi persoalan tower crane Hotel Ibis tersebut.

Mengingat kondisi tersebut berdampak dengan hajat hidup orang lain. Kekurangan yang ada atas persoalan pengoperasian tower crane itu harus segera diselesaikan.

Bahkan bukan hanya itu semestinya ada tindakan konkrit yang dilakukan dinas terkait agar tidak menjadi boomerang berkepanjangan, apalagi aktivitas pembangunan tersebut berada dipusat kota.

Pihaknya juga mempertanyakan system pengawasan yang ada pada Disnakertrans sehingga persoalan ini bisa terjadi. Bagaimana seorang pengawas lapangan bisa mengeluarkan surat tanpa sepengetahuan pimpinan. Ini kan sesuatu yang aneh.

“Seyogya nya penggunaan tower crane yang tidak memiliki ijin tidak boleh operasional dan harus ditindak jika masih opersional,"katanya.

Dijelaskannya, menyikapi persoalan ini juga tidak cukup dengan hanya mengeluarkan surat peringatan, tapi harus ada pengawasan lapangan, karena tidak ada jaminan tower crane tersebut tidak beroperasi jika masih berdiri tegak pada areal bangunan. Keadaan inilah yang perlu disikapi dengan konkrit agar persoalan ini tidak merambah kepersoalan lain.

Semakin berdiam diri akan muncul persoalan baru yang tentu akan berdampak luas baik itu pada masyarakat yang merasa dirugikan atau pada birokrasi itu sendiri. Sehingga pihaknya menyarankan agar dinas terkait menjalankan tupoksi yang seharusnya dijalankan.

“Jangan sampai hal ini akan menjadi preseden buruk dan dicontoh oleh pengembang lain,"Pungkasnya

Komentar Berita