Rabu, 29 Agu 2018 - 13:29:00 WIB - Viewer : 294

DLHK Palembang Diminta Transparan Soal Dana Pemeliharaan Alat Berat

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO
Tumpukan sampah

AMPERA.CO, Palembang - Ahli Kebijakan Publik, DR Andreas Leonardo mengkritisi soal penggunaan anggaran pemeliharaan alat berat sebesar Rp 800 juta, yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota (DLHK) untuk mengatasi persoalan sampah.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Jurusan (Kajur) Ilmu Komunikasi, Fisip Unsri ini menilai, DLHK Palembang selaku dinas tekhnis tidak serius mengatasi persoalan sampah di Metropolis.

Hal itu bisa dilihat dari banyaknya tumpukan sampah di trotoar maupun dipemukiman penduduk yang dibiarkan menumpuk berhari-hari. Parahnya, lagi, kata dia, DLHK seperti tutup mata atas persoalan tersebut.

"Coba lihat sekarang ini, yang mengangkut sampah di lorong-lorong atau di perumahan semua dilakukan oleh swasta dan masyarakat dibebankan untuk membayar iuaran setiap bulan. Kalau yang menjadi alasan karena alat berat rusak, kan ada uang pemiliharaan yang cukup besar. Tentu, dalam hal ini penggunaanya harus dipertanyakan ? Kemana anggaran pemeliharaan itu, ya harus transparan," katanya, Rabu (29/8).

Kalau memang alat berat itu sudah tidak layak lagi dan dianggap usang, mengapa uang pemeliharaan terus dianggarkan setiap tahunnya.

"Kalau alat berat itu mendesak. Harusnya dianggarkan untuk pembelian alat baru, dari pada anggaran keluar percuma untuk pemeliharaan alat yang sering rusak. Itu namanya mubazir, uang sebanyak apapun abis, kalau pelihara alat rusak," ujarnya.

Atas berabagi persoalan masalah sampah di ibu kota Sumatera Selatan ini, menurutnya disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja DLHK Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Coba kita lihat, banyak dilahan-lahan kosong atau dekat pemukiman ada tumpukan sampah dan dibiarkan saja, tidak diangkut, agar kinerja DLHK Palembang lebih optimal, gunakanlah anggaran secara efektif. Misalnya dengan cara membeli alat angkut sampah atau alat berat bernilai tekhnologi," tutup DR lulusan Universitas Diponegoro (Undip) yang juga mantan sekretaris Ika Fisip Unsri ini.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Palembang, Ade Victoria mengatakan, DLHK Palembang harus melakukan langkah-langkah inovasi untuk menangani permasalahan sampah di Metropolis.

"Masalah sampah ini memang tanggungjawab kita bersama. Tapi, yang jadi pertanyaan kami, kenapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan ditutup dengan alasan alat berat rusak, tentu itu kita pertanyakan," katanya, usai membahas penutupan TPA Sukawinatan bersama DLHK Palembang, Kamis (16/8).

Menurut Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini, terlalu banyak masalah sampah di Palembang yang tak bisa diatasi oleh DLHK Palembang. Kalau yang menjadi persoalannya, alat berat yang rusak. Tentu seharusnya diperbaiki, karena dana pemeliharaan alat berat DLHK Palembang sebesar Rp 800 juta.

"Bayangkan untuk 5 alat berat, meliputi eskapator dan dozer. Biaya pemeliharaannya sampai Rp 800 juta. Tapi, yang kami ketahui dari keterangan Faiza (kepala DLHK Palembang), yang beroperasi hanya dua. Artinya Rp 800 juta itu hanya untuk pemeliharaan dua alat berat. Tentu itu angka yang cukup tinggi," katanya.

    TAGS   :

Komentar Berita