Selasa, 12 Mar 2019 - 13:22:00 WIB - Viewer : 1082

Faizal : Potong Telinga Saya Kalau Ada yang Mampu Atasi Sampah

rep : AT.Putra/Ed:Feri

AMPERA.CO
Suasana rapat pansus IV DPRD Palembang bersama DLHK Palembang

AMPERA.CO, Palembang - Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota (DLHK) Palembang, Faizal AR, saat rapat bersama pansus IV DPRD Palembang, Senin (11/3).

Dalam rapat yang membahas Raperda perubahan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Faizal mengaku siap dipotong telinganya jika ada yang mampu mengatasi masalah sampah di Metropolis saat menjabat sebagai kepala DLHK Palembang.

"Potong telinga saya jika ada yang mampu atasi sampah di Palembang dengan kondisi seperti sekarang ini," kata Faizal AR saat menyampaikan pendapatnya dihadapan anggota pansus IV DPRD Palembang.

Menyikapi itu, Ketua Pansus IV DPRD Palembang, Subagio Rahmad Sentosa mengatakan, pernyataan itu muncul dikarenakan kurangnya armada angkutan sampah yang dimiliki DLHK Palembang serta payung hukum soal armada angkutan yang harus dimiliki swasta atau pihak ketiga.

"Tapi tahun ini armada DLHK Palembang sudah ditambah 19 unit armada. Sudah dianggarkan di APBD 2019 ini. Mereka juga mengeluhkan soal payung hukum untuk pihak ketiga. Nah sekarang dalam Raperda yang tengah dibahas, semua sudah ada payung hukum, jadi tidak ada masalah lagi," katanya, Selasa (12/3).

Politisi PKS ini menambahkan, dalam Raperda perubahan, ada 7 poin yang perubahan yang dilakukan, diantaranya, soal pemambahan angkutan, jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) minim, TPA yang tidak memiliki alat berat, pelibatan pihak ketiga dan lainnya.

"Dalam 7 poin dalam Raperda perubahan ini, merupakan upaya kita untuk mengatasi masalah sampah. Kita sebenarnya sudah ada perda 2015 tapi mandul. Kedepan juga masalah sampah di kecamatan akan di hendel langsung oleh Camat. Untuk sampah di pasar, hotel supermarket dan lainnya akan dilibatkan pihak ketiga," katanya.

Ia berharap, kedepan Walikota Palembang dapat menempatkan orang yang benar-benar mampu menjawab persoalan yang timbul dimasyarakat untuk mengisi jabatan kepala organisasi perangkat daerah (Opd). Terutama untuk jabatan kepala DLHK Palembang.

"Sehingga persoalan sampah di ibu kota ini bisa diatasi. Tidak perlu dijadikan kepala Opd bagi mereka yang tidak mampu bekerja. Kita ini butuh orang-orang yang mampu. Bukan banyak mengeluh, ketika persoalan datang," katanya.

Anggota pansus IV lainnya, Lailata Ridha mengatakan, pihak DLHK Palembang harusnya banyak turun kelapangan. Ia juga menyoroti terkait dugaan pungli di TPA.

"Berdasarkan informasi yang saya terima, ada angkutan bentor yang ingin membuang sampah ke TPA dikenakan biaya baik di TPA Sukawinatan maupun TPA Keramasan. Hal ini jangan sampai meluas kemana-mana. Saya minta DLHK Palembang sidak, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, karena akibat hal itu, pembawa sampah menggunakan bentor, membuang sampah sembarangan, jika terbukti ada pungli, DLHK Palembang harus menindak tegas," katanya.

Ia juga berharap, di setiap pemukiman penduduk disediakan TPS sebagai tempat penampungan sampah sebelum diangkut ke TPA.

"Cepatlah atasi sampah di Palembang ini. Perhatikan juga yang biasa mengangkut sampah di kampung-kampung menggunakan bentor. Jangan sampai mereka membuang sampah di sembarang tempat akibat ada biaya ketika membuang sampah di TPA," pungkasnya

    TAGS   :

Komentar Berita