Ampera.co

Masa Aksi DKD Garda Prabowo Sumsel

AMPERA.CO, Palembang - Puluhan masa yang tergabung dalam DKD Garda Prabowo Sumsel mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) turun tangan mengatasi persoalan tapal batas antara Kabupaten Muba dan Muratara yang tak kunjung selesai.

Aksi tersebut dilakukan di depan gerbang kantor Gubernur Sumsel, Rabu (30/7/2025), dan di kawal ketat aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Satpol PP dari Sumsel.

"Kami menuntut janji Gubernur Sumsel, saat kampanye 2018 lalu, Gubernur berjanji akan menyelesaikan konflik perbatasan wilayah Muba dan Muratara, tapi hingga jabatannya berakhir , dan saat ini sudah di periode kedua tidak kunjung terselesaikan. Kami hanya menagih janji Gubernur," kata salah satu orator aksi, Rabik.

Sementara itu, Koordinator Aksi Rahmad Sandy mengatakan, pihaknya menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumsel dapat menjadi jembatan bagi Kabupaten Muba dan Muratara untuk menyelesaikan konflik batas wilayah ini di Pemerintah Pusat.

"Kami menuntut agar Permendagri 76 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Muba dengan Kabupaten Muratara Provinsi Sumsel dievaluasi. Dan mengembalikan legitimasi Permendagri 50 Tahun 2014," kata Sandy.

Menurutnya, atas keluarnya Permendagri 76 Tahun 2014 tersebut, Kabupaten Muba snagat dirugikan, dimana ada 3 desa yang hilang, padahal di tiga desa tersebut terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, yakni batubara, perkebunan maupun minyak bumi.

"Kabupaten Muba sangat dirugikan dengan terbitnya Permendagri 76 Tahun 2014 ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang, dan masyarakat kehilangan pendapatan," katanya.

Ia khawatir jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi gejolak horizontal antara kedua wilayah yakni Muba dan Muratara.

"Jangan sampai ada korban, baru mau diselesaikan. Tolong Gubernur turun tangan mengatasi tapal batas Muba dan Muratara,"pungkasnya 

Hingga berita ini diturunkan belum ada perwakilan Pemprov Sumsel yang bersedia menemui masa aksi. Termasuk, Gubernur, Wakil Gubernur maupun Sekda.