Selasa, 01 Agu 2017 - 19:25:00 WIB - Viewer : 499

Hotel Ibis Langgar 2 Dokumen

Rep : AT. Putra/ed:Feri

Ampera.co
Sekretaris Komisi III dan Ketua Komisi II

AMPERA.CO, Palembang - Berdasarkan hasil rapat gabungan antara Komisi II dan Komisi III DPRD Palembang, bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas PM-PTSP dan DLHK Palembang ditemukan dua pelanggaran dalam pembangunan Hotel Ibis milik PT Thamrin Group di Jalan Letkol Iskandar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur (IT) I, eks Bioskop Sanggar.

Ketua Komisi II DPRD Palembang, Chandra Darmawan mengatakan, pihaknya meneliti proses terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Ibis dari pengajuan hingga terbitnya IMB.

Hasilnya ditemukan 2 fakta dokumen yang tidak sesuai dengan lapangan. Seperti, saat pengajuan Amdal Lalin, luas lahan tertera 2929 m2. Sementara, yang tertera didalam sertifikat lahan seluas 1403 M2.

"Ini ada apa, kenapa berbeda antara pengajuan dengan didalam sertifikat. Logikanya, tekhnis pembangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan,"Katanya didampingi Sekretaris Komisi III, Ali Syaban, Selasa (1/8).

Selanjutnya, pelanggaran lainnya adalah, tidak ada izin penggunaan ground ouncher, padahal fakta lapangan mereka menggunakan ground ouncher tersebut, dan itu sudah diakui oleh dinas terkait bahwa tidak ada pengajuan.

Dijelaskan Ketua DPC PBB Palembang ini, dari proses awal pengajuan perizinan memang belum ada dokumen lengkap. Sehingga pihaknya mempertanyakan IMB yang sudah diterbitkan.

"Saat ini, kami sedang meminta kelengkapan pada mitra kami yang terkait izin Amdal Lalin dan IMB. Yang pasti, setelah ini akan ada rapat lanjutan yang membahas lebih rinci terkait permaslahan Hotel Ibis, nah disitulah kami akan memutuskan, apakah proses penerbitan IMB, direvisi atau harus dihentikan,"bebernya.

Ditambahkannya, berdasarkan pengaduan masyarakat dan temuan DPRD Palembang tentang kecelakaan kerja, kerusakan jalan dan lainnya. Akibat pembangunan Hotel tersebut, membuat pihaknya harus memberikan pengawasan yang lebih intensif.

"Kalau ditemukan perijinannya tidak sesuai. Seharusnya harus ada konsekuensi yang diberikan Pemkot Palembang pada pemohon izin,"tambahnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Palembang, M Adiansyah mengatakan, rapat hari ini, Selasa (1/8) hanya mempertanyakan kelengkapan ijin dari Hotel tersebut.

"Tentu ini akan kita tindaklanjuti. Kita rapat hanya menginventarisir perizinan. Yang jelas kami sudah bersikap atas persoalan Hotel Ibis ini,"

Terpisah Kabid Keselamatan Diahub Palembang Zulkifli saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, belum mengetahui pasti ada kelainan dua dokumen oleh pihak Hotel Ibis tersebut.

"Nanti saya cek dulu ke bagian perizinan,"katanya singkat

    TAGS   :

Komentar Berita