Selasa, 21 Agu 2018 - 11:12:00 WIB - Viewer : 358

Hutang Tak Dibayar, Pemkot Palembang Akan Defisit ?

Tim / Ed : Fery

AMPERA.CO, Palembang - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kota Palembang Hoyin Rizmu memastikan, pihaknya tetap akan menganggarkan tunggakan hutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumsel, pada APBD induk Tahun 2019.

"Kami tetap menganggarkan. Itu kewajiban Pemprov Sumsel untuk melunasi hutangnya. Walaupun Pemprov Sumsel tidak menganggarkannya," katanya, Selasa (21/8).

Apabila Pemprov Sumsel tetap tidak menganggarkan sisa hutang itu. Mantan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Palembang ini khawatir, Pemkot Palembang akan mengalami defisit anggaran seperti Tahun 2016 lalu, yang berakibat pada molornya pembayarkan pekerjaan pada pihak ketiga.

"Apabila Pemprov Sumsel tidak menganggarkan, kami khawatir, Palembang mengalami defisit. Dampaknya tentu pada pihak ketiga, akan mengalami keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya. Kami tidak mau peristiwa Tahun 2016 terulang kembali," katanya.

Ia mengaku, berbagai upaya sudah dilakukan Pemkot Palembang, untuk menagih tunggakan hutang DBH itu, mulai dari membuat surat dan rutin melakukan koordinasi dengan dinas terkait.

"Perlu dicatat. Tunggakan hutang Pemprov Sumsel ini, bukan hanya terjadi di Palembang, hal serupa juga terjadi di 13 Kabupaten/kota di wililayah Sumsel, yang jadi masalah. Karena kita ibu kota, hutangnya lebih besar dari daerah lainnya," bebernya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Palembang, Ferry Anugrah, mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki, hutang DBH Pemprov Sumsel pada Pemkot Palembang itu sudah terjadi sejak Tahun 2016 hingga 2018, dengan nilai sebesar Rp 615 M.

"Total hutang Rp 615 M. Tapi, berdasarkan informasi yang kami terima, pada Tahun 2018 ini, Pemprov Sumsel hanya menganggarkan Rp 416 M untuk mebayar tunggakan tersebut, artinya hutang Pemprov masih tersisa Rp 199 M," katanya, Senin (20/8)

    TAGS   :

Komentar Berita