AMPERA.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indef Eny Sri Hartati mengingatkan pemerintah agar lebih bijak dalam melakukan pembahasan revisi APBNP.

“Jadi, dalam membahas APBN itu harus hati-hati meski ada target tax amnesty Rp 165 triliun, sedangkan defisit Rp 233 triliun, kalau mencapai target pun, tetap akan defisit. Aset di luar negeri hanya Rp 5 ribu – Rp 6 ribu triliun, tapi yang di bank hanya 30 % atau sekitar Rp 2000 triliun. Itu kalau ditarik semua,” tandas Eny di Jakarta, Jumat (12/08/2016).

Tapi kata Enny, itu bisa dilihat dari sebulan pertama UU Tax Amnesty diberlakukan. Kalau saat ini Rp 300 miliar dari target Rp 165 triliun, maka sulit ke depan dan hampir mustahil target itu akan tercapai dengan cara apapun.

Menurutnya, APBN itu instrumen fiskal, dan bukan saja untuk mengelola penerimaan dan belanja negara, maka disitulah seharusnya ada untuk stimulus pertumbuhan ekonomi.

Terlebih APBN tiap tahun terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir ini. Yaitu dari semula Rp 500 triliun, kini sudah lebih dari Rp 2000 triliun.

“Tak ada transformasi struktural. Pemotongan anggaran berdampak makin mendistorsi sektor riil. Belanja pemerintah tak efektif karena tak mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini kontra produktif. Untuk itu, sebaiknya APBN tidak bertambah, asal pengelolannya baik dan transparan. Anggaran pendidikan 20 % misalnya, yang untuk Kemenag RI hanya seperempatnya, lalu yang tiga per emapatnya kemana?” tandas dia.

Eny berharap agar pemotongan anggaran itu harus jelas, mana yang harus dipotong dan tidak. Tentu, yang bukan stimulus fiscal yang sudah berjalan 7 bulan ini (45%). Untuk KemenPURR misalnya, yang baru menyerap 15 %, ini yang harus dipotong.

“Ini yang tidak jujur. Jadi, tata kelola fiscal kita memang amburadul. Termasuk lapangan kerja dan investasi yang terus menurun. Itu yang menjadikan sektor riil tidak bergerak,” ungkapnya.

Bahkan kata Enny, Kemendagri dan Kemendes RI belum juga satu dalam mengelola dana desa, di tengah sulitnya lapangan kerja, daya beli masyarakat yang terus menurun. Padahal, dana desa itu bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

“Kalau tidak, maka pengangguran akan bertambah. Kecuali pemerintah kerja keras, koordinasinya kementerian bagus, dan transparan, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5%,” pungkansya

Feri Y

Teropongsenayan