ilustrasi

AMPERA.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengaku sedang berjuang untuk menjadi tuan rumah pendirian lembaga pembiayaan Infratruktur Syariah Internasional atau Islamic Investment Infrastructure Bank, Pasalnya, saat ini Turki juga tertarik menjadi tuan rumah pendirian lembaga tersebut. Seperti disampaikan Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada AMPERA.CO. 

“Terjadi tarik-menarik karena Turki juga mau jadi host-nya,” kata Muliaman

Walau begitu, lanjutnya, pemerintah telah menjelaskan kepada Islamic Development Bank (IDB) bahwa Indonesia sangat bersemangat mendorong pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Dengan penjelasan ini, Indonesia berharap pembentukan institusi baru tersebut tetap berpusat di Indonesia. Institusi ini akan didirikan pada pertengahan semester II tahun ini. Pemerintah akan menyuntikkan dana untuk pembentukan lembaga baru tersebut.

“IDB  akan melipat gandakan modal tersebut. Patokannya dari berapa besarnya uang Indonesia, nanti IDB akan melipatgandakan,” jelas dia. 

Menurut Muliaman, tidak ada standar modal dalam institusi tersebut karena institusi ini bukan sebuah bank untuk menarik deposito.

“Cuma namanya saja bank infrastruktur tapi sebenarnya investment banking global untuk tujuan infrastruktur,” ungkap dia.

Dia menambahkan dalam waktu dekat OJK akan kedatangan perwakilan salah satu investment bank dari London, Inggris. Salah satu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah menjadikan London sebagai basis penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk. “Mereka mau London menjadi pasarnya, kami juga mau, nanti akan kita lihat,” kata dia.

Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sebelumnya mengatakan Indonesia akan bersaing menjadi tuan rumah untuk institusi pembiayaan infrastruktur internasional yang berbasis syariah. Langkah ini mirip dengan lembaga pembiayaan Bank Dunia, Asia Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB), bedanya lembaga ini murni hanya untuk infrastruktur. “Nama bakunya memang kita belum tahu, tapi kalau diterjemahkan Islamic Investment Infrastructure Bank. Kalau IDB itu kan juga membiayai pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Bambang mengatakan lembaga ini, tidak hanya untuk negara Islam atau proyek bernuansa Islami, namun untuk semua negara yang membutuhkan. Dengan adanya lembaga ini, keterbatasan dana infrastruktur bisa dihilangkan, sehingga pembiayaan dapat bersumber dari pendanaan konvensional dan syariah. 

Menurut Bambang, Indonesia akan menjadi negara terkemuka jika menjadi tuan rumah pembentukan bank investasi ini. Indonesia saat ini memiliki pembiayaan syariah yang cukup baik, antara lain sukuk global, sukuk ritel, dan sukuk rupiah. “Dengan kombinasi itu (pembiayaan syariah dan infrastruktur berbasis sukuk) akan mendorong ekonomi berkelanjutan,” kata dia.

Wismana Adi Suryabrata, Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sebelumnya mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 disebutkan kebutuhan pembiayaan infrastruktur pemerintah mencapai Rp 1.300 triliun atau 26% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional yang mencapai Rp 5.000 triliun. 

Pemerintah telah menerima komitmen pinjaman dari Islamic Development Bank (IDB) sebesar US$ 5 miliar yang akan digunakan pada lima sektor pembangunan, antara lain proyek infrastruktur dasar prioritas seperti pelabuhan.

Feri Yuliansyah